Deklarasi # 2019 Ganti Presiden Mulai Menghangatkan Suhu Politik Di Kota Ujung Timur Jawa

0

LINTASMATRA.COM – BANYUWANGI. Memanasnya suhu politik kini menyelimuti Banyuwangi. Pasalnya setelah mendapat persekusi dari pihak penentang #2019GantiPresiden yang terjadi di Riau dan Surabaya, kini Deklarasi #2019GantiPresiden rencananya akan digelar di Kab.Banyuwangi pada 5 September mendatang.

Tentu saja Deklarasi #2019GantiPresiden yang rencananya akan dipimpin langsung Neno Warisman mendapat penghadangan dari kubu lawan yang menyebut kelompoknya Relawan Projowangu (Pro Jokowi Banyuwangi) atau umum disebut Relawan #2019TetapJokowi.

Kelompok #2019GantiPresiden yang digawangi Amrullah, Yunus Wahyudi dan Holili itu, menghadirkan massa sekitar 5000 orang. Sejatinya telah hadir lebih dulu di Kantor Polres Banyuwangi untuk mengurus surat ijin digelarnya deklarasi #2019GantiPresiden.

“Ini ijinnya sedang kita urus, sekarang mau kita ajukan ke Intelkam,” lontar Holili, aktivis LSM asal Ketapang, Kalipuro, Rabu (29/8/18).

Amrullah juga menjelaskan, adanya aksi ini masyarakat tidak perlu takut, karena ini gerakan aspirasi damai dan dilindungi undang-undang. KPU maupun Banwaslu juga pernah menyampaikan bahwa tidak ada muatan politis dalam gerakan 2019 Ganti Presiden.

Mengenai antisipasi apabila nanti dalam aksi deklarasi terjadi penolakan maupun penghadangan, Amrullah menyakini Banyuwangi bisa kondusif.

“Jadi kami mengharapkan kalau ada massa diluar dari kami, kami persilahkan, mereka mau membuat gerakan tidak apa-apa. Tapi jangan membuat gerakan kami digembosi ataupun dihalang-halangi, apalagi sampai memicu kontak fisik atau kekerasan yang tidak manusiawi jangan. Karena kami datang dengan perdamaian dan dilindungi undang-undang. Sekalipun mereka mengancam, itu bisa pidana. Tapi jika mereka mau membuat aksi tandingan ya tidak ada masalah, kami hargai dan pasti tidak kami persekusi. karna saya sadar ini negara demokrasi dimana kebebasan pendapat dijunjung tinggi” jelas Amrullah.

Tujuan dari deklarasi itu sendiri, lanjut Amrullah, pihaknya menginginkan masyarakat bisa cerdas memilih pemimpin. Sudah saatnya nanti pada Pilpres 2019, ganti pemimpin, terutama pemerintahaan periode saat ini. Mengingat hutang Indonesia semakin menumpuk, lapangan pekerjaan sedikit dan susah ditambah pekerja asing yang dengan mudah masuk, kemiskinanpun semakin meningkat, ditambah aset negara hampir habis dijual pungkas Amrullah.

Bersamaan massa 2019 Ganti Presiden hendak mengurus perijinan, kelompok kontra yang dimotori Eko Sukartono dan Soni Agus Setiawan juga mendatangi Mapolres Banyuwangi. Kehadiran dua kubu berseberangan ini tentu mengejutkan. Tak ingin ada gesekan, proses pengajuan ijin pun dipisahkan.

Menurut Eko Sukartono, pihaknya akan melakukan segala cara untuk mengantisipasi Gerakan 2019 Ganti Presiden dengan menerjunkan massa didua titik. Lokasi itu adalah Gedung Wanita dan Bandara Banyuwangi.

“Kita terjunkan masaa di masing-masing titik dengan jumlah kurang lebih 500 orang,” ungkap pentolan LSM Rejowangi yang juga tergabung dalam Aliansi Rakyat Banyuwangi (ARB) ini.

Kata Mbah Eko, panggilan akrab mantan wakil ketua DPRD dari Fraksi Golkar ini, bandara menjadi salah satu konsentrasi massa kontra #2019Ganti Presiden# guna menghadang Neno Warisman supaya tidak bisa datang di lokasi acara.

Kelompok kontra yang datang ke polres ini melibatkan enam lembaga. Keterangan Soni Agus Setiawan, selain LSM Rejowangi adapula ISRI, GMNI, KBM, ARB, Hurak, dan Lemlit MP yang sepakat menghadang gerakan bertagar 2019 Ganti Presiden.

“Kami menghendaki Banyuwangi tetap aman, makanya kita lakukan penghadangan,” ujar relawan Jokowi Jawa Timur.

Sementara itu, Wakapolres Banyuwangi, Kompol Oskar Syamsudin menuturkan, kedatangan kedua kubu atau kelompok tersebut sama-sama menyerahkan surat kepada kepolisian. tentang pemberitahuan akan digelarnya deklarasi #2019GantiPresiden dan satu kubu lagi membawa surat penolakan adanya gerakan deklarasi 2019 Ganti Presiden.

Dengan situasi tersebut, Oskar menjelaskan, pihak kepolisian akan lebih mementingkan kepentingan umum. Jika kondisi maupun situasinya tidak kondusif tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi kepolisian. Diserahkannya kedua surat dari masing-masing kubu, pihak kepolisian masih akan melihat situasi dan kondisinya.

“Yang jelas, kedua surat dari masing-masing.
kelompok sudah masuk di Polres Banyuwangi. Namun, untuk setuju atau tidaknya masih akan dikaji lagi sambil melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini,” tandas Wakpolres.

Sebagian kalangan pengamat juga sempat mengklaim bila mana deklarasi #2019GantiPresiden ini tidak jadi digelar maka akan menciderai demokrasi dinegeri kita bahkan netralitas Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wabup Yusuf Widyatmoko yang notabenenya politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan dipertanyakan.

“Bagaimanapun negara kita ini negara demokrasi dimana kebebasan pendapat sangat dijunjung tinggi jadi sudah wajar bila rakyat menyuarakan pendapatnya. jadi kalo sampai deklarasi pendapat ini tidak mendapat ijin Polres maupun Pemkab maka yang akan dipertaruhkan adalah integritas Bupati dan Wakilbupati yang notabennya politisi Partai Demokrasi Indinesia Perjuangan (PDIP). Publik bahkan simpatisan beliau akan mempertanyakan netralitas beliau sebagai kepala daerah. terlebih simpatisan bapak Bupati Abdullah Azwar Anas yang kemungkinan lebih memihak pada #2019GantiPresiden. pasalnya ketika PILBUP lalu anas terpilih bukan karna partai namun simpatisan lebih memilih sosoknya yang jenius.” Ujar Mosa.

Mosa juga menambahkan pandangan publik bilamana Deklarasi #2019GantiPresiden ini jadi diadakan namun menimbulkan masa berlawanan menghadang.

“Kalo saja Deklarasi jadi diadakan, namun terjadi kembali masa berlawanan datang untuk mepersekusi deklarasi seperti yang terjadi di Riau dan Suarabaya. wah gawat, selain akan menciderai Demokrasi negeri ini juga akan merugikan intergritas presiden jokowi sendiri sebagai pertahana. Bagaimana tidak, masyarakat cerdas akan menilai kubu mana yang mengandung kebencian, kubu mana yang menyebabkan kericuan, kegaduan apalagi kekerasan yang tidak manusiawi seperti yang terjadi di Riau dan Surabaya.” tambah Mosa.

Mosa juga berharap agar Deklarasi tetap diselenggarakan dengan damai, Namun bagi pihak – pihak yang bersebrangan akan lebih dewasa dalam menyikapi bila mereka dapat mengendalikan emosi dan juga menggelar deklarasi serupa. sebagai perlawanan cerdas dan politikpun akan berjalan kondusif. (Red/Seagate).

Leave A Reply

Your email address will not be published.