Diduga Tidak Adil Dalam Pembagian Proyek, Aliansi Pengusaha Jasa Konstruksi Malang Raya Geruduk Kantor Dinas PU Bina Marga

LINTASMATRA.COM – MALANG. Menindaklanjuti surat yang telah dikirim ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terkait dengan proyek PL (Penunjukan Langsung) yang sudah diluncurkan oleh Dinas, terutama PUPR Kabupaten Malang yang sampai saat ini APJK Malang Raya tidak pernah diikutsertakan dalam partisipasi membangun Kabupaten Malang. Selasa (23/6/20).

Kepada media lintasmatra.com, Haji Asir Alatas, penasehat APJK Malang Raya menyampaikan bahwa kedatangan mereka di DPUBM adalah menindaklanjuti surat yang sebelumnya sudah terkirim.

“Selama ini kita sudah mengirimkan surat 2 kali, tapi tidak ada tanggapan dari dinas terkait khususnya Bina Marga,” jelasnya

Lanjut Abah Asir, APJK Malang Raya ini adalah rekanan Pemkab Malang sudah lama, dan yang terdiri dari beberapa asosiasi, misalnya dari gapeknas, aspekindo, axindo, gapensinas, askinas dan banyak lagi yang lainnya.

“Sebelum-sebelumnya dan selama ini kami sinergi sekali, tapi ada apa sebenarnya, utamanya tahun kemarin dan tahun sekarang itu kok tidak pernah memperhatikan kami,” bebernya.

Masih dengan Abah Asir, bilamana kami tidak diperhatikan otomatis kami juga akan berkirim surat kelanjutan, jangan sampai nanti ada monopoli proyek yang untuk kepentingan dan lain-lain.

“Sudah 400 lebih, hampir 500 an proyek PL yang terbaca di LPSE yang sudah diluncurkan, dan tidak satupun kami mendapatkannya,” ungkap Abah Asir.

Kita sebagai seorang jasa konstruksi ini, lanjut Abah Asir, mulai dari 30 orang kontraktor ini menyampaikan aspirasi karena tidak pernah diperhatikan oleh dinas utama utamanya, ada Apa..?

“Dari hampir 500 paket proyek tidak ada satupun yang kami dapatkan, diundang saja tidak,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Haji Rofiq selaku Ketua koordinator dari APJK (Aliansi Pengusaha Jasa Konstruksi) Malang Raya menyampaikan bahwa ingin semua anggota tersebut bisa mendapatkan suatu pekerjaan PL (penunjukan langsung), karena mereka juga bayar pajak, mengurusi surat-menyurat, izin-izinnya juga bayar.

“Soalnya kita juga membiayai biaya-biaya surat-surat dan utamanya menghidupi karyawan. Kami mohon kepada Bupati Malang agar seyogyanya memperhatikan, jika tidak maka kami akan menindaklanjuti lebih dahsyat lagi,”
imbuhnya.

Selaku koordinator Abah Rofiq berharap bahwa untuk diajak sharing dan hering biar APJK yang kurang lebih dari 30 personil itu bisa mendapatkan suatu pekerjaan PL nantinya.

“Intinya adalah kami mohon untuk Dinas PUPR kabupaten Malang memperhatikan kita dan menindak lanjuti surat yang terkirim,” tandasnya.

Tadi kami di temui Sekertaris Bina Marga Pak Irwan Toro lanjut Abah Rofiq, yang mana insya Allah bisa untuk menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut kepada Kepala Dinas.

“Jangan sampai terjadi Afiliasi, Konspirasi terhadap X, X dan X, karena hal itu sudah terbaca dari situasional,” tutupnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh
Rudi (anggota APJK) bahwa mereka di luar saling terbuka, memang benar rekanan di Bina Marga banyak CV namun mereka juga tahu bahwa dari sekian banyak CV itu satu orang bisa memiliki lebih dari 1 CV.

“Bahkan lebih dari 10 dan bahkan mungkin lebih dari 15 CV,” jelasnya.

Lanjut Rudi, sekira 500 paket tersebut diduga hanya dimonopoli oleh beberapa orang saja, jadi pendistribusianya tidak merata. Ironisnya dari berbagai macam lintasan kontraktor, subsidi tersebut belum diakomodir sepenuhnya oleh Dinas.

“Hal ini menimbulkan kegundahan diantara kami yang senior, yang mana selama ini menjadi pemain utama dan rekan utama Bina Marga Kabupaten Malang,” ungkap Rudi.

Sa’at team media Lintas Matra mau konfirmasi ke Bina Marga,pihak Bina Marga tidak ada yang bersedia menemui.

Pewarta : Andry LM.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.