Situbondo – Selasa, 14 Mei 2019
Reporter : M. Hanafi
Editor : Armito
LINTASMATRA.COM – SITUBONDO . Anggota DPRD Situbondo Angkat Bicara Terkait mandulnya PERDA No.27 tahun 2004 karena ada dugaan titipan para bapak – bapak sehingga tergolong mati suri. Di persoalkan sebelumnya, Aktivis LSM Sakera ( 13/5 ) melalukan aksi demo marathon ke Pemkab Situbondo atas mandulnya Perda tersebut, atas pembiaran lokalisasi Gunung Sampan ( GS ) tetap bereporasi. Anggota DPRD dari Fraksi PDIP,” Narwiyoto, SH, angkat bicara untuk larangan prostitusi itu salah satu banyak perda yag belum dibuatkan perbupnya sebagai acuan pelaksanaan teknis dilapangan dan itu sudah sering kali disampaikan kepada eksekutif oleh DPRD, tapi nyatanya landai – landai saja.” Ucapnya Olehnya, menurut Ketua PDIP Kabupaten Situbondo,” Totok panggilan sehari – harinya, menyampaikam ” pada waktu itu saya ada di Komisi 1 tahun 2015 menyampaikan LKPJ ke Bupati, tapi sampai tahun 2016 laporan tersebut macet.” Tuturnya Dengan kemitraan Komisi 1 dengan Satpol PP dalam penegakan PERDA termasuk salah satunya PERDA No 27-2004, akan tetapi masih berpegang pada rambu rambu aturan ketika akan dilakukan penegakan/operasi ke tempat tempat prostitusi tertentu”, ujarnya
Ironisnya,“ pada waktu mau operasi ke lokalisasi Satpol PP terjadi tarik menarik antar anggota karena ada titipan dari “BABE”, karena 2015 ada kepentingan dengan Pilkada untuk meraup suara kemenangan. Pada waktu itu saya berusaha ingin tahu, terus mengejar Pol PP untuk tahu siapa Bapak/Babe itu tapi mereka tidak ada yang berani buka mulut, “Sampai Totok. Masih kata Totok,” dengan adanya Pol PP masih setengah hati dalam menuntaskan lokalisasi “Saya kroscek kepada Kasat Pol PP waktu itu eh malah tambah rapat dan rapi. Atas rekomendasi yang diberikan oleh Komisi 1 pada waktu itu agar Pol PP rajin melakukan operasi pekat dan tidak “tebang pilih” pada tempat-tempat prostitusi yang ada di Situbondo”, pungkasnya. ( mito )