LINTASMATRA.COM – SIDOARJO. Sidoarjo berhasil meraih kembali penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tahun ini dengan peningkatan predikat dari kategori Madya ke kategori Nindya. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam acara Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak di Hotel Four Points Makasar, Sulawesi Selatan. Selasa, (23/7). Bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2019 di Makasar. Penghargaan ini merupakan apresiasi untuk Kabupaten/Kota yang telah menerapkan sistim Pembangunan Berbasis Hak Anak dengan capaian 24 Indikator.
Penghargaan KLA diterima sebagai bukti Komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan Pembangunan berbasis Hak Anak melalui Pengintegrasian , komitmen dan Sumber daya pemerintah, peran masyarakat , Dunia usaha dan media yang terencana , menyeluruh dan berkelanjutan dalam Kebijakan ,program dan kegiatan dalam menjamin terpenuhinya Hak dan Perlindungan Anak . Penghargaan lain yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai Pelaksana Terbaik Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bersama dengan 4 Kabupaten/Kota lain (Kabupaten Sleman,Kota Surakarta,Kota Balikpapan dan Kota Bandung).
UPTD PPA adalah Unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan Penyediaan Layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya (sebelumnya dikenal dengan Lembaga P2TP2A). UPTD PPA sebagai Layanan Publik secara kelembagaan harus memenuhi aspek pelayanan public sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kementerian PPPA mengapresiasi dan memberikan selamat kepada Pemerintah Daerah yang telah membentuk kelembagaan UPTD PPA yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan public.
Penghargaan Sekolah Ramah Anak (SRA) juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu kepada SMPN I Krian dalam rangka mampu menerapkan praktik-praktik baik dalam pengembangan SRA, menciptakan Lingkungan Sekolah yang bersih, aman, ramah, indah , inklusif, sehat ,asri dan nyaman untuk anak dan warga sekolah lainnya serta mampu menciptakan budaya sekolah yang peka terhadap kepentingan terbaik bagi anak . Mulai tahun ini pemerintah juga mendorong perwujudan Provinsi Layak Anak (PROVILA) untuk mempercepat pencapaian Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.
Untuk mewujudkan PROVILA diperlukan sinergitas dan kerja keras baik di Kabupaten/Kota maupun Lintas Kabupaten/Kota dalam setiap propinsi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise memberikan apresiasi besar atas kerja keras pemerintah daerah bekerjasama dengan Stakeholder lainnya serta melibatkan masyarakat, media dan dunia usaha untuk mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.
Menteri Yohana mengingatkan bahwa isu anak menjadi hal penting karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. “Pemerintah daerah tidak perlu takut melaksanakan komitmen melalui berbagai kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk urusan perempuan dan anak karena anak merupakan investasi ke depan, sesuai dengan komitmen PBB melalui SDGs bahwa anak-anak akan menjadi generasi penerus masa depan bangsa,”ujar Menteri Yohana.
Sementara itu Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin menyebutkan tahun ini terdapat 432 Kabupaten/Kota yang mengikuti proses penilaian dan hanya 247 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA pada empat kategori yaitu Utama, Nindya, Madya dan Pratama. “Angka ini meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 40% dari jumlah sebelumnya yaitu 177 Kabupaten/Kota.(Es/Kom)
