LINTASMATRA.COM – MALANG. Kantor Firma Hukum “M.P & Associates” dan Pengurus “POSBAKUMADIN”, yang beralamatkan di Komplek Perkantoran Lawang View, Blok View Tama B.3, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, mendapat Kuasa “KHUSUS” dari beberapa warga Desa Sentul, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan untuk mengungkapkan ketidak jelasan atau tidak adanya keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terkait Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 s/d 2018. Rabu (23/10/19).
Tak puas dengan kinerja dan atas kurangnya keterbukaan informasi publik atas realisasi pelaksanaan/implementasi pembangunan dan segala pengeluaran Desa Sentul yang berasal dari Dana Desa tahun 2017 dan 2018 yang diduga telah terjadi tumpang tindihnya pelaporan SPJ tahun 2016, 2017, 2018 pada pelaksanaan/realisasi pekerjaan yang dananya berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Desa sejak tahun 2016, 2017 dan 2018.
Kepada media lintasmatra.com, salah satu pemberi kuasa yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, “Tujuan saya dan beberapa warga Sentul yang memberikan surat kuasa kepada kantor Firma Hukum adalah untuk meminta kejelasan dan keterbukaan informasi publik terkait Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 s/d 2018,” jelasnya.
Di kantornya, Advokat Anjas Pamungkas S.H, M.H, membenarkan tentang adanya beberapa warga Desa Sentul yang telah memberikan surat kuasa, “Sebenarnya mereka sudah lama mas memberikan kuasa khusus kepada kami dan terkait masalah itu kami sudah kirim Somasi sampai 2 kali ke Pemerintah Desa Sentul namun hingga detik ini masih belum ada jawaban, terangnya.
“Semua kami kembalikan kepada warga Desa Sentul, masih tetap bertahan dan membela kepala desa, atau berani untuk perubahan ??? bersama-sama warga desa yang memberikan kuasa ke kami, untuk mengungkap kebenaran dan menuju Desa Sentul yang lebih baik,” imbuh Adv. Pamungkas. (Ki/Wo)
