LINTASMATRA.COM-PASURUAN.
BANGIL-Menyikapi maraknya pihak sekolah melakukan jualan baju seragam sekolah kepada siswanya, Sugito dari LSM GP3H melakukan aksi tunggal di depan pintu gerbang sekolah,yang mana diketahui pada hari ini Di SMP 3 Bangil, Kabupaten Pasuruan, adanya pengambilan seragam sekolah oleh wali murid. Senin (04/07/2022)
Terlihat aksi tunggal yang dilakukan tersebut dengan membawa Kertas yang bertuliskan Himbauan MEMBELI SERAGAM DISEKOLAH ADALAH ILEGAL DAN MELANGGAR HUKUM. Kertas tersebut dikalungkan Di leher.
“Menurut Dari Sugito selaku anggota LSM GP3H sewaktu di konfirmasi oleh awak media Lintasmatra.com,”bahwa aksi ini tak lain bertujuan hanya untuk mengedukasi para wali murid dengan adanya larangan jual beli seragam di sekolah.
“Ia pun menambahkan.”Ada regulasi yang jelas terkait larangan jual beli seragam dilingkungan sekolah yang jelas jelas di larang oleh Lembaga Pendidikan.seperti menjual bahan seragam,bahan ajar, buku ajar, dan ini terjadi bukan hanya di SMP 3 Bangil ,hampir dari semua lembaga pendidikan melakukan perihal seperti ini.
Sampai detik ini lembaga sekolah masih melakukan larangan seperti ini,ada lewat dari komite dan ada yang dari kepala sekolah ,seperti yang terjadi pada saat ini di SMP 3 Bangil.”sebab larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Bab IV Pengadaa dan Penggunaan Pasal 4:
(1) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau
wali peserta didik.
(2) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.” Jelas mbah kung sapaan akrabnya.
Dan Larangan jual beli seragam oleh Komite juga secara jelas dan terang tertuang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 12 Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
a.menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah;
g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.
Sepertinya Komite SMP Negeri 3 Bangil tidak memahami tugas dan fungsinya, cenderung melanggar aturan demi mengeruk keuntungan terhadap anak didik.”tutupnya
Sampai berita ini ditayangkan ,pihak sekolah(KS SMP 3) sampai detik ini belum bisa dihubungi untuk di klarifikasi.(san)
