LINTASMATRA.COM-SITUBONDO.
SITUBONDO – Bupati Situbondo, Drs. H. Karna Suswandi, M.M. memenuhi undangan untuk menerima Penghargaan Katagori Pelayanan Publik untuk Kabupaten Situbondo, bertempat di Klenteng Sam Po Kong, Semarang Jawa tengah, “Kamis, 22/9/2022
“Dalam undangan tersebut, hadir Bupati Situbondo, yang disapa Bung Karna bersama istri Bupati, Jumaatikarna dan Kepala Dinas Kominfo Situbondo, Dadang Aries Bintoro, S.Sos, M.Si, Kabupaten Situbondo
Adapun penghargaan kepala daerah inovatif (KDI) tahun 2022, Bung Karna selaku Bupati Situbondo mampu meningkatkan mutu pelayanan publik di Kota Santri Pancasila Situbondo
Syukur Alhamdulillah dengan prestasi ini menjadikan kami terus menatap masa depan untuk berprestasi di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih,” ucap Bung Karna
“Tentunya, inovasi pelayanan publik Pemkab Situbondo yang berbasis elektronik mulai dari konsep kerja “PAKEM” (Pelayanan Aktif, Kreatif, Efektif, Efisien dan Memuaskan). Melalui Masyarakat Pintar Situbondo. Kemudian SEHATI (Sehat Gratis). Ini merupakan program Bupati Situbondo yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan gratis berbasis e-KTP bagi masyarakat miskin Situbondo.
Begitu juga ada Plasa Situbondo (Sistem Pelayanan Masyarakat Desa/Kelurahan Situbondo), yang merupakan cikal bakal aplikasi SIPESAT (Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Terpadu) yang dapat digunakan oleh pihak kecamatan dan desa dalam melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat.
Adapun Inovasi selanjutnya ada Sipesah (Sistem Informasi Pengendalian Sampah), lalu SIMPEL PUTER (Sistem Pelayanan Publik Terpadu), Pelanduk Cepat (Pelayanan Administrasi Kependudukan Cetak di Tempat), dan Sipinter (Sistem Informasi Perizinan Terpadu), dan lain sebagainya.
Sementara itu, Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk, Agung Firman Sampurna, menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah berhasil meraih penghargaan KDI 2022.
“Lalu, penyelenggaraan Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2022 merupakan inovasi untuk akselerasi kemajuan daerah menyongsong era society 5.0.
“Tentunya, mengingatkan kita bahwa 22 tahun yang lalu ada sebuah tuntutan reformasi yang kemudian mengubah penyelenggaraan sistem pemerintahan kita khususnya kebijakan pusat dan daerah, kearah desentralisasi,” katanya,”*Ditempat terpisah, lintasmatra.com melansir dari Pemkab Situbondo, agar masyarakat menghindari rokok ilegal jelas rokok ilegal merugikan negara, karena pemerintah daerah menerima dana alokasi bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), terangnya.
Lalu dana tersebut, yang diterima dari DBHCHT untuk Pemkab Situbondo tahun 2022 Sebesar Rp 55.748.515.000 ,- kemudian difungsikan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan – kebutuhan lain di setiap pimpinan OPD beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Situbondo. (adv/mito)
