LINTASMATRA.COM-PASURUAN.
BANGIL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, melalui Bupati H. Rusdi Sutejo, menyampaikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum seluruh fraksi DPRD setempat mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna yang digelar Senin (27/10/2025) itu menjadi forum krusial untuk menyelaraskan program prioritas sebelum pengesahan anggaran.
Dalam pengantarnya, Bupati Rusdi menyampaikan apresiasi atas kritik, saran, dan masukan konstruktif dari para anggota dewan yang bertujuan menyempurnakan Raperda APBD 2026.
Secara garis besar, respons Bupati terhadap enam fraksi mencakup sejumlah isu strategis:
1. Fraksi PKB: Bupati menanggapi isu pelestarian peran kyai dan santri, menekankan pentingnya persatuan. Beberapa poin teknis yang dijawab termasuk penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20% yang disebutnya akan membantu petani. Terkait guru honorer yang dirumahkan, Pemkab mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD karena kendala aturan pusat menghalangi pengangkatan mereka sebagai PPPK. Sementara itu, rencana pembangunan di kawasan resapan air masih akan ditinjau ulang dengan mempertimbangkan manfaat dan dampak ekologis.
2. Fraksi Gerindra: Bupati mengapresiasi dorongan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
3. Fraksi PDI Perjuangan: Isu pengelolaan air tanah menjadi sorotan. Perusahaan pemakai air tanah dalam telah berizin, dan Pemkab melakukan konservasi untuk mencegah kekeringan. Dijelaskan pula bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga September 2025 mencapai Rp 35 miliar. Optimalisasi retribusi pasar akan difokuskan pada pendataan ulang pedagang dan digitalisasi pembayaran.
4. Fraksi Golkar: Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional, Pemkab merancang strategi komprehensif meliputi pengembangan infrastruktur, kemudahan perizinan, penguatan UMKM, pariwisata, dan digitalisasi pelayanan publik. Keterlibatan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga didorong.
5. Fraksi PKS: Bupati menegaskan komitmennya untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan mendukung program ketahanan pangan. Ditegaskan pula bahwa peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru tidak tetap, telah dianggarkan dalam APBD 2026.
6. Fraksi Gabungan (Nasdem, Demokrat, Gelora, PPP): Pemkab berfokus pada peningkatan disiplin ASN melalui pengawasan ketat. Alokasi belanja modal untuk jalan, irigasi, dan sampah telah disebar secara proporsional. Penguatan UMKM muda (di bawah 30 tahun) dan penyerapan tenaga kerja lokal menjadi prioritas untuk tekan pengangguran.
Di akhir sesi, Bupati mengungkapkan tantangan utama dalam penyusunan APBD 2026, yaitu adanya pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini memaksa Pemkab untuk melakukan sinkronisasi program yang lebih tepat sasaran.
“Kami akan menyediakan waktu khusus untuk mengakomodir usulan dari teman-teman anggota DPRD agar lebih bisa terakomodir dengan baik, lebih baik daripada tahun 2025,” tegas Bupati Rusdi.
Meski ada ancaman pemotongan, Bupati menegaskan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah dikirim ke komisi-komisi DPRD saat ini belum mengalami perubahan. Ia pun menunggu masukan lebih lanjut dari dewan untuk penyempurnaan Raperda sebelum ditetapkan.
Usai penyampaian tanggapan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyatakan bahwa pembahasan Raperda APBD 2026 akan dilanjutkan dan diperdalam melalui rapat kerja antara masing-masing komisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya.
“Kami mengingatkan agar waktu dan kesempatan yang telah dialokasikan untuk pembahasan di tingkat komisi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat dituntaskan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan dalam Paripurna keempat tanggal 10 November 2025,” pesan Samsul. ($@n)
