LINTASMATRA.COM – SIDOARJO. Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik dilakukan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Sidoarjo, Rabu, (19/2). Kedatangan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo bersama anggotanya tersebut terkait persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Pagi tadi, mereka diterima Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH di pendopo Delta Wibawa. Tampak pula Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Muhammad Iswan Nusi, Asisten Adminstrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman AP.,M.Si, serta Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak SE dan Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan kunjungan kerja spesifik dilakukan diberbagai tempat. Tujuannya untuk memastikan setiap tahapan persiapan Pilkada berjalan dengan baik. Pelaksanaan Pilkada serentak yang berjalan secara demokratis dan transparan.
“Dalam kunjungan kerja spesifik, Komisi II ingin memastikan tahapan-tahapan Pilkada yang berlangsung,”ucapnya.
Arif mengatakan tahapan-tahapan Pilkada seperti jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ingin diketahuinya langsung. Selain itu perkembangan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) terkait anggaran pelaksanaan Pilkada. Dirinya ingin mengetahui apakah NPHD anggaran Pilkada dari Pemerintah Daerah kepada KPUD sudah dilaksanakan apa belum. Aruf juga mengatakan kesiapan Pemerintah Daerah terkait pengamanan jalannya Pilkada nantinya juga menjadi perhatiannya.
“Intinya bahwa Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak berjalan secara demokratis dan transparan tanpa ada gejolak,”ucapnya.
Wabup H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan masyarakat Sidoarjo sudah dewasa dalam menyikapi dinamika berpolitik. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kali pelaksanaan Pilkada yang berjalan sukses. Bahkan dilihatnya riah riuh permasalahan yang terjadi diluar tidak merembet ke Sidoarjo.
“Kayaknya masyarakat sudah cukup dewasa sehingga setiap perhelatan politik senantiasa Sidoarjo aman, ini karena kerjasama Forkopimda,”ucapnya.
Wabup yang akrab di panggil Cak Nur tersebut juga mengatakan anggaran Pilkada yang diberikan lewat NPHD kepada KPUD Sidoarjo sudah dilakukan. Besarnya Rp. 75,9 Milyar. Anggaran pelaksanaan Pilkada kepada Bawaslu juga telah diberikan. Cak Nur katakan Pemkab Sidoarjo beserta Forkopimda lainnya sangat mensupport pelaksanaan Pilkada agar berjalan lancar.
Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak mengatakan anggaran penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun ini sudah beres. Bahkan anggaran tersebut sudah keluar dan sudah digunakan. Dari Rp. 45 Milyar menjadi Rp. 75,9 milyar. Tambahan anggaran tersebut dikarenakan adanya surat dari Kementerian Keuangan RI terkait tambahan honor Adhoc Pilkada.
Terkait DPT, M Iskak katakan proyeksinya mencapai 1.460.991 pemilih. Sedangkan proyeksi jumlah TPS sebanyak 2.988 titik dengan asumsi jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak 525 pemilih. Dikatakannya terkait pemutakhiran daftar pemilih, dirinya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo.
“Sampai hari ini belum ada masalah (tahapan pelaksanaan Pilkada)”ucapnya. (Est/km)
