LINTASMATRA.COM-SIDOARJO.
Anggota DPR RI Komisi V sekaligus perwakilan pengusaha korban lumpur Lapindo, Sungkono memenuhi undangan PJ Bupati Sidoarjo Hudiyono untuk membahas perkembangan proses ganti rugi sebagian warga dan pengusaha yang belum diterima hingga hari ini. Dalam waktu dekat Hudiyono akan mengirim surat ke presiden Joko Widodo.
Sudah lima belas tahun para pengusaha yang asetnya terendam lumpur ini belum jelas nasibnya. Perwakilan para pengusaha yang dipimpin Sungkono mengungkapkan keluh kesahnya dihadapan PJ Bupati Hudiyono.
“Saya sedih sebagai wakil rakyat belum bisa memperjuangkan nasib para pengusaha. Apalagi di tengah pandemi ini bukan hanya pengusaha besar saja yang kena dampaknya, pengusaha kecil juga, termasuk pengusaha korban lumpur apalagi”, kata Sungkono.
“Saya nelongso pak (saya sedih pak) karena sudah 15 tahun proses ganti rugi untuk aset pengusaha tidak jelas sampai sekarang. Jumlahnya ada 30 an pengusaha”, tambah Sungkono.
Sungkono menegaskan bahwa pengusaha ini merupakan korban. Karena sampai dengan sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah pusat. “Jika masih seperti ini terus pengusaha yang tergabung dalam korban lumpur akan mengambil langkah melakukan demo ke Jakarta”, kata Sungkono.
Dulu pernah ada kesepakatan dan perjanjian di hadapan notaris antara pengusaha vs Lapindo dengan mekanisme proses be to be dalam menyelesaikan ganti rugi.
“Saya kecewa dengan adanya eksplorasi pengeboran baru di wilayah kecamatan Tanggulangin yang diberi ijin padahal proses penyelesaian ganti rugi belum diselesaikan. Saya harap pemkab Sidoarjo mengawal ini, melaporkan ke presiden kalau ganti rugi untuk pengusaha belum diselesaikan lapindo”, tukas Sungkono
Perwakilan pengusaha memohon agar pemkab betul-betul mengawal penyelesaian ganti rugi pengusaha ini sampai tuntas. Yang diterima pengusaha dari Minarak Lapindo hanya uang muka ganti rugi saja.
PJ Bupati Hudiyono berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pengusaha dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian dalam negeri.
“InsyaAllah kalau bisa dalam Minggu ini kita bisa berangkat menemui menteri dalam negeri. Jadi rapat ini saya minta menghasilkan data yang akurat agar saat bertemu pak menteri datanya sudah fix tidak berubah-ubah”, kata Hudiyono yang biasa disapa Cak Hud. Senin (8/2/2021) di pendopo Delta Wibawa.
Cak Hud melalui bagian pemerintahan segera akan mengirim surat ke Kemendagri agar pemerintah pusat mengagendakan pertemuan dengan perwakilan pengusaha yang menjadi korban lumpur.
Imam Mukri, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Sidoarjo mengatakan Surat yang dikirim pemkab Sidoarjo tertanggal 2 Desember 2020 yang ditujukan ke Menkopolhukam direspon dengan meneruskan surat tersebut kepada Kemendagri. Surat tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan di Bogor tanggal 28 Desember 2020 dengan Kemendagri.
Dalam pertemuan tersebut salah satu point yang dibahas yakni validasi data aset para pengusaha.
“Keinginan kami bersama Pak PJ Bupati waktu itu sama persis dengan apa yang diinginkan perwakilan pengusaha. Melaporkan kepada pak presiden melalui Kemendagri bahwa penyelesaian ganti rugi korban lumpur belum selesai sepenuhnya, karena pengusaha dan sebagian warga masih belum menerima”, terang Imam.
Kuasa hukum perwakilan pengusaha korban lumpur, Mursyid menyampaikan bahwa alokasi dana ganti rugi sudah ada, sudah clear. Kenapa anggaran sudah ada di nomenklatur tapi tidak bisa cair. Karena kata Mursyid, mereka (menteri keuangan) belum berani melaporkan ke presiden.
Mursyid menjelaskan, penyebab tidak beraninya kementerian keuangan melaporkan ke presiden disebabkan, “dulu waktu proses ganti rugi melalui dana talangan dari pemerintah pusat sebesar 781 miliar yang dipaparkan ke presiden sudah clear semua, padahal masih ada yang belum diselesaikan”, katanya.
Pewarta : Est.LM.
