LINTASMATRA.COM-SITUBONDO.
SITUBONDO – Rapat Paripurna persetujuan dan penetapan Raperda pembubaran dua Perusda Tertunda disebabkan tidak memenuhi Kuorum,6/7/2022
Hal tersebut, Politisi senior di Situbondo, Zeiniye. S.Ag, yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PPP angkat bicara atas persoalan tertundanya dua Perusda tersebut
Penyampaian Zeiniye.S.Ag, pada waktu dirinya masih menjabat sebagai wakil rakyat di Kabupaten Situbondo.”2009 sudah memberikan pendampingan terhadap pengelolaan Perusda. katanya
“Kami diberi amanah selaku wakil rakyat sejak tahun 2009. Ketika itu, pendapatan dua Perusda adalah Rp15 juta untuk Pasir Putih, dan Rp200 juta untuk banongan,” ungkapnya.
Menurut Zeiniye, dukungan terus kami diberikan agar dua Perusda tersebut semakin progres. Khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Saat itu kami merekomendasikan agar Perusda bisa bekerjasama dengan pihak ke tiga dengan prinsip sesuai regulasi. PAD-nya pun diharap bisa maksimal,” ujarnya.
Namun kondisi Perusda Banongan sejak 2009 dalam perkembangannya tidak mengalami peningkatan. Padahal pergantian terhadap direktur sudah dilakukan sebanyak tiga kali.”ucap Zeiniye
“Bagaimanapun kita tetap optimis. karena kita kerjasama antara Banongan dengan PG Wringinanom. Tujuannya agar PAD-nya bisa maksimal. Bahkan tidak hanya itu, kami juga turut melahirkan perubahan Perda perusda yang memberikan peluang diversivikasi perusahaan. Tujuannya agar banongan bisa melakukan usaha lainnya selain perkebunan,” ungkapnya.
Bahkan juga sempat ada Pansus Perusda. Akan tetapi hal itu tidak membuat nasib Banongan menjadi lebih baik.”sampainya
Bahkan PAD Banongan pernah nol rupiah tidak ada kontribusi ke Kas daerah, sehingga fraksi kami menyampaikan waktu itu agar Perusda ditutup karena terus merugi,” ujarnya.
“Pada waktu Bupati Dadang terkait hasil forum rapat paripurna pasca pelantikan direktur baru. Perjanjiannya kala itu, jika direktur tidak mampu menaikkan PAD, maka sudah ada pakta integritas agar direktur mundur.
Begitu juga dengan Pasir Putih, dari waktu ke waktu terobosan-terobosan terus didorong. Salah satunya dalam hal karcis. Wakil rakyat mendorong agar penarikan karcis tidak dilakukan secara manual, melainkan elektrik agar bisa menekan kebocoran.
“Berulang-ulang terus kami sampaikan di forum paripurna. Alhamdulillah, hal itu diabaikan dan hanya jadi catatan dan pemandangan yang terhampar dipantai Pasir Putih,”sindirnya
Kemudian dipemerintahan Bupati Karna malah jadi alot untuk wakil rakyat menyetujuinya perubahan Raperda untuk penutupan dua Perusda, dan ini bukan faktor politik melainkan sudah bergulir lama.
Sebenarnya untuk wakil rakyat tidak ada alasan menghambat dengan alasan nasib para pekerja dan sebagainya, bukannya semuanya bisa dikoordinasikan dengan baik dan tentunya sudah ada solusinya dari Pemkab Situbondo
“Tentunya, Bupati Karna mengusulkan pembubaran Perusda untuk efisiensi belanja aparatur dan peningkatan PAD dengan adanya OPD baru Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),”ucapnya.
Menurut Zeiniye, dirinya mendukung langkah Bupati bukan karena sebagai Ketua Partai Pengusung tapi untuk keselamatan Kabupaten Situbondo biar tambah maju dengan adanya potensi alam Situbondo,”(mito)
Pewarta : ar MY to
Publisher : Hariyanto, SH
