PASURUAN – LM.COM. Nasrul sebagai penerima kuasa dari Alifah (60) selaku ahli waris atau istri dari almarhum Muhammad Djailani Latif (75) pemilik tanah meminta kejelasan terkait penerbitan sertifikat pengganti yang hilang, mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Indonesia.
Nasrul cs mendesak agar pihak ATR/BPN Kabupaten Pasuruan, secepatnya bisa mengeluarkan sertifikat pengganti atas nama almarhum Muhammad Djailani Latip dengan nomor 54 yang berlokasi di desa Warungdowo seluas 1.425 meter persegi.
“Saya ini mengurus sertifikat pengganti yang hilang atas nama almarhum Muhammad Djailani Latif sudah dua tahun ini belum juga selesai, kita sudah laporan polisi dan semua syarat sudah kita ajukan untuk meminta pihak terkait supaya mengeluarkan sertifikat pengganti”. Ungkap Nasrul.
Molornya proses penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat yang hilang oleh pihak BPN itu diduga karena terjadinya tumpang tindih adanya penerbitan sertifikat baru milik dari pihak Bagiono yang juga sebagai pembeli dengan sertifikat lama milik dari almarhum Muhammad Djailani Latip.
Seperti yang telah disampaikan Nasrul, bahwa sebagian tanah milik dari ahli waris Alifah yang sudah dijual oleh almarhum suaminya semasa hidup dengan luas kira kira 650 meter persegi dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.425 meter persegi dan selebihnya masih milik ahli waris istri dan juga anak dari almarhum.
“Urus punya urus pihak Bagiono ini telah mengajukan sertifikat ini melalui prona dan letter C nya ikut tanah yang dia miliki dengan, lalu digabungkan dengan tanah yang dia beli dari almarhum Latip. Yang mana seharusnya “. Tambah Nasrul.
Sementara dalam hal ini pihak BPN akan melakukan evaluasi ulang terkait pengukuran batas tanah, baik milik dari ahli waris Alifah maupun milik dari Bagiono selaku juga pembeli.
“Pagi tadi, Kamis (21/2/2019) telah dilakukan pengembalian batas dengan cara kita ukur ulang, dengan disaksikan antara pihak yang bersangkutan, perkara nanti urusan jual beli itu kita kembalikan pada masing masing pihak terkait agar dicarikan solusi dan jalan tengah”. Ujar Ali Mashudin selaku pihak BPN Kabupaten Pasuruan.(Salamet)
