LINTASMATRA.COM – PASURUAN Pengaduan adanya rekayasa SPJ BOS dan fee pembelian buku tema dan Perpustakaan seluruh SDN, SMPN dan SMPS Se kabupaten Pasuruan telah di laporkan oleh Ketua Umum MPN H. Umar Wirohadi, SH.,MM, Ke Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kabupaten Pasuruan. H.Umar mengatakan bahwa dari Kejaksaan Negeri belum ada pemanggilan pihak terkait. Menurut Ketua Umum MPN H. Umar Wirohadi, SH, MM, Pada saat dikonfirmasi oleh Lintasmatra.com menjelaskan bahwa ia sering menanyakan perkembangan laporan yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri dan sampai saat ini, H.Umar menganggap belum ada satupun kepala sekolah yang mendapatkan panggilan.
Ketua Umum Majelis Pers Nasional ini juga mengatakan, “Sampai sekarang tidak ada respon, saya diam saja mendapat jawaban dari Pidsus, dan akan saya ikuti langkahnya bila mana laporan pengaduan saya sampai berhenti, maka saya akan naikkan laporan saya ke Kejaksaan Tinggi Surabaya, Apabila di Kejaksaan Tinggi juga tidak berjalan maka laporan akan saya naikan ke Gedung Bundar di Jakarta”, Kata Ketua Umum Majelis Pers Nasional ( MPN ) yang juga alumni Lemhanas RI ini.
“Saya tidak pernah main-main mas, ini masalah akhlak anak bangsa. Seorang oknum kepala sekolah yang masih berani memainkan uang BOS Bagaimana nasib penerus bangsa kita kalau yang mendidik tidak punya harga diri seperti itu..”jelasnya. Mari kita sama-sama memberantas habis korupsi di bumi pertiwi ini, jangan sampai kita biarkan melihat penyimpangan mereka ini,”sambungnya.
Aba Umar pun menjelaskan, “Terakhir saya menghadap Pidsus untuk menanyakan terkait perkembangan laporan saya yang sudah masuk, namun kasi pidsus menjawab, bahwa laporan saya sudah di limpahkan ke Inspektorat, Jadi nunggu hasil dari Inspektorat untuk melakukan proses pemanggilan. Tapi kalau sampai batas waktu 60 hari di Inspektorat sendiri tidak ada perkembangan, maka saya akan ambil alih dan saya akan segera lakukan pemanggilan, begitu jawaban dari kasi pidsus kejaksaan negeri Kabupaten Pasuruan,” terangnya. ( Red/Mbon )
