LINTASMATRA.COM – JAKARTA. Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal (Pol) Hamli, menyebut penyebarluasan paham radikal terorisme masih terus terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah hal turut dijadikan sarana, di antaranya isu penanganan korupsi. Hal itu dikatakan Hamli saat menjadi pemateri utama di kegiatan Dialog Perempuan Agen Perdamaian yang diselenggarakan oleh BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta, Kamis (1/8/2019).
“Yang paling banyak ditemukan adalah seruan bahwa di Indonesia masih banyak terjadi korupsi, solusinya adalah mengubah Indonesia menjadi negara syariah,” ungkap Hamli. Korupsi dan terorisme, lanjut Hamli, sejatinya tidak memiliki keterkaitan satu dengan lainnya secara langsung. Karena itu alasan menjadikan Indonesia sebagai negara syariah bukanlah solusi untuk mengatasi korupsi.
“Negara kita sudah memiliki dasar yang sudah sama-sama kita sepakati, yaitu Pancasila. Kita jangan terjebak pada ajaan menegakkan syariah sebagai kedok penyebarluasan paham radikal terorisme,” tandasnya. Dalam paparannya Hamli juga mengungkapkan hal-hal lain yang menjadi sarana penyebarluasan paham radikal terorisme, yaitu solidaritas komunal. Penggambaran situasi buruk di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim yang dibarengi dengan dorongan ikut merasakan penderitaan, adalah bentuk-bentuk solidaritas yang berpotensi disusupi paham radikal.
“Bahwa kita ikut prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita adalah kewajiban. Tapi ikut berperang dengan dalih jihad adalah keputusan yang tidak tepat,” ujar Hamli. Untuk bisa terhindar dari penyalahgunaan beberapa hal yang dijadikan sarana penyebarluasan paham radikal terorisme tersebut, Hamli mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan pengetahuannya. “Penguasaan pengetahuan yang bagus adalah kunci masyarakat bisa membentengi dirinya sendiri, membentengi keluarga, dan lingkungannya,” pungkasnya. Tipu Daya Isu Syariah Eks Anggota Negara Islam Indonesia, Sutisna, yang juga menjadi salah seorang pengurus FKPT DKI Jakarta, sepakat dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Direktur Pencegahan BNPT. Pengalamannya menunjukkan isu syariah memang dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok penyebar paham radikal terorisme. “Setelah tujuh belas tahun akhirnya saya sadar, bahwa janji-janji itu hanya propaganda. Untuk itu saya mengajak masyarakat, khususnya kaum ibu, mari waspada dengan segala janji-janji yang dikekas dengan isu syariah,” kata Sutisna. [shk/shk]