LINTASMATRA.COM – MALANG. Polemik terkait pungutan retribusi jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, menjadi pergunjingan dunia jagat maya (Facebook).
Bahkan juga menjadi Perhatian kusus Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI). Kamis (18/12/2019) “melbu sentong baru parkire 10rb, keluar sentong baru ada satpam di jalan bayar lagi 10rb, ini uang untuk apa ya, minta info dong,” demikian kalimat dalam postingan yang di sertai dengan foto Karcis bertarip Rp 10.000.
Dan di unggah oleh akun @Badron Ngelu, di Grup media sosial Facebook Komunitas Peduli Malang (Asli Malang).
Menanggapi hal tersebut, Koordinator AMATI Romadhony menyampaikan bahwa masih mendalami terkait hal tersebut, “masih kita didalami, apakah ini sudah ada persetujuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Apakah Pemkab sudah mengkaji Peraturan Desa (Perdes) yang digunakan oknum sebagai dasar menerbitkan retribusi tambahan di Wonorejo,” ujarnya “Jadi, kita tunggu perkembangan apakah sudah ada kajian terkait retribusi tersebut, kita akan tunggu aja perkembanganya bisa kita kihat kok,” kata Dony Selaku Koordinator AMATI.”
“Dikatakan, Perdes merupakan kewenangan desa. Saat menyusun Perdes, desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Namun jika ada pungutan desa, seharusnya ada rekomendasi dari Dinas Terkait,” tambahnya.
“Rekomendasinya, yaitu adanya evaluasi terkait besaran pungutan sesuai regulasi. Namun, Dony tidak menjelaskan rinci terkait hal tersebut.
“Ya pungutan itu boleh, asal sesuai regulasi,” ungkap Dony. Terkait Perdes yang digunakan oknum untuk menarik retribusi di Desa Wonosari, pihaknya belum bisa memastikan keabsahannya.
Dony memilih dan menyarakan mekanismenya, “Kami belum mencermati (Perdes),” kata Dony. “Terkait ini, lanjut Dony, kita akan sama-sama komunikasikan ke la Inspektorat.
Intinya kita bersama sama agar masyarakat mempunyai hak yang sama di Negara ini,” pungkasnya. Di tempat terpisah Sekretaris Desa Wonorejo.
Mustakim, saat di konfirmasi menjelaskan, bahwa benar adanya retribusi tersebut dan menurutnya sudah sesuai dan ada Perdesnya,, sudah di Perdeskan, yang tujuanya untuk mendapatkan PAD.
“Ini sudah sesuai dengan Perbup kok, di desa sendiri kan diberi kewenangan untuk membuat Perdes, setelah kita membuat Perdes berskala lokal disitu akhirnya terbit pungutan desa.
Jadi kita sudah komunikasikan ini, pada dasarnya apa yang kita lakukan ini untuk membangun Desa,” terangnya.
Dengan viralnya postingan perihal Retribusi tersebut di media sosial, banyak komentar nyinyir dan mengkritik dari para Netizen. Misalnya akun @Dardiri Dardak.
“Yang bikin pungli, perilaku, model dan keahlian birokrasi jadul dan sejenisnya. Saya melihatnya simple saja: anggaran th 2019-2020.
Karena apa, sejak Otonomi daerah 2001, sudah tak ada anggaran lintas tahun seperti itu di pemerintah, yang ada ya anggaran tahun brjalan. misal APBN, APBN, APBDes tahun 2019 dan seterusnua.
So, model-model seperti ini harus dilenyapkan secepatnya plus proses hukum semua pelakunua,” tulis ia “Wes onok tulisane ngono loh,d dana pembangunan desa….sek takok maneh, tapi bukane oleh bantuan dari pemerintah pusat, apakah itu termasuk pungli???,” komentar akun @Yacub Amaz “Dana desa kemana???,” komentar @Imrek Imrek “Saya berharap agar persoalan ini dapat segera diselesaikan.
Kasihan yang tidak tahu. Semoga segera ada klarifikasi serta perbaikan dari pihak desa, agar masyarakat yang berkunjung ke desa wonorejo tidak kapok,” kata salah seorang Nitizan lain mengomentari postingan Pungutan Retribusi tersebut. (Jarwo/Tim)
