LINTASMATRA.COM – TEBING TINGGI.
Kejaksaan Negeri kota Tebing Tinggi terus berperan aktif memberikan bimbingan pendampingan hukum kepada Dinas Dinas OPD sebagai pelaksanaan fungsi pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan juga hal hal yang berhubungan dengan hukum perdata serta ketata usahaan negara di tengah Covid 19 untuk percepatan serapan anggaran pembangunan .
Hal itu disampaikan Kajari Kota Tebing Tinggi Mustaqpirin SHMH menjawab pertanyaan media bertempat di Aula kantor Dinas PU PR jalan Gunung Leuser selasa 14 juli 2020 usai acara penandatangan kerjasama .
Kepada media ,Kajari Mustaqpirin SH MH yang didampingi Kasi Datun Tulus SH lebih lanjut mengatakan ,bahwa Kejaksaan dibidang Datun terus melakukan sosialisasi hukum kepada Dinas Dinas OPD serta mendorong agar pembangunan pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dan dapat dirasakan masyarakat ujarnya.
Ketika media menanyakan apakah pendampingan hukum ini sama dengan TP4D ? kajari menjawab dengan tegas tidaksama ,Peran kejaksaan dalam hal ini adalah sebagai pengacara negara. melakukan pendampingan hukum termasuk memberikan bimbingan hukum terkait pengadaan barang dan jasa agar semuanya taat hukum jelasnya ke media.
Sementara itu kadis PUPR Rusmiyati ST saat dimintai komentarnya mengatakan sangat berterimakasih mendapat pendampingan hukum dari kejaksaan .
Kepada media Rusmiyati mengatakan bahwa perjanjian kerjasama ini pertama telah dirintis oleh Pemko dan ditindak lanjuti oleh Dinas PU.
Jadi tadi dalam penanda tanganan perjanjian kerjasama ( PKS) saya didampingi sekretaris para kabid baik dari pengairan ,Tatabangunan ,Tata ruang , ,Kepala Uptd Ipal ,Kasi binamarga ,kasi jasa kontruksi ,PPTK, termasuk hadir Dir PDAM dan kabid inspektorat., ..
Perlu diketahui bahwa Dinas PUPR ditahun 2020 ini ada 9 proyek stragis pembangunan akan dikerjakan dapat pendampingan hukum dari Kejaksaan negeri tandasnya ke media.
Pewarta : Aswans LM.
