“Pedagang Pasar Melawan,” Berharap Agar Keuangan BUMDes Dan Keuangan Desa Wonosari Dibongkar

Gambar : BUMDes Wonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan

LINTASMATRA.COM – PASURUAN
T U T U R – Pedagang pasar desa Wonosari dan warga melakukan perlawanan kepada pihak pemerintahan desa dan BPD Wonosari. Pasalnya BPD yang notabene menjadi representasi wakil rakyat di desa Wonosari justru berkolaborasi dengan kepala desa untuk melaporkan para pedagang pasar kepada Polres Pasuruan, atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh para pedagang pasar.

Akibat dari sikap kasar dan arogan dari pihak Kades dan BPD Wonosari tersebut, mengakibatkan pegadang dan tokoh masyarakat desa Wonosari, berharap agar pihak penegak hukum bergerak untuk melakukan penyelidikan dugaan adanya penyimpangan anggaran desa. Dan warga berharap agar BUMDes Sukses Makmur diaudit anggarannya.

Hal ini disampaikan oleh Suharto, 46 tahun ( nama minta di samarkan / red ) kepada LINTASMATRA.COM dan beberapa awak media lainnya.” Ya kami sangat kecewa dengan tindakan kades dan BPD Wonosari, mereka bersikap kasar dan arogan kepada pedagang pasar, oleh karena kami juga berharap agar pihak penegak hukum melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran desa dan kami berharap agar BUMDes Sukses Makmur diaudit anggarannya, contohnya uang sewa dari BRI sebesar 350 juta, katanya untuk beli tanah di dusun Karanganyar untuk TPS 3R itu tidak transparan.” Jelas Suharto, Jumat 29-07-2022 dikediamannya.

Dikabarkan sebelumnya bahwa awak media LINTASMATRA.COM mendapatkan beberapa temuan diantaranya yaitu buku biru ( Buku Tanda Bukti Hak Menempati Kios ), kwitansi pembelian kios yang dikeluarkan secara resmi oleh PT Anggun Bhakti Perkasa dan surat TINDAK LANJUT TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA WONOSARI Nomor : 100/3800/424079/2022 tertanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemkab Pasuruan dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ( DPMD ) Kabupaten Pasuruan, yang ditujukan kepada Camat Turur dan tembusannya kepada Bupati Pasuruan.

Menyikapi permasalahan tersebut, beberapa awak media meminta pendapat dari H.Muin Hanafi, yang dikenal selalu memperhatikan perkembangan daerah. Kepada beberapa awak media dirinya menerangkan.” Ya adalah suatu hak hukum apabila pihak pemdes dan BPD desa Wonosari melaporkan dugaan korupsi kepada pihak kepoliisian dan itu sah sah saja dan sah sah saja jika pihak kepolisian melakukan pemanggilan kepada terlapor.” Terangnya.

“ Sambil membawa beberapa dokumen ditangannya, H.Muin Hanafi melanjutkan,” Kami berkeyakinan bahwa Perdes Wonosari nomor 04 tahun 2022 tentang PENGELOLAAN PASAR DESA Wonosari tersebut, belum bisa diundangkan dan atau belum bisa diberlakukan karena belum memenuhi unsur peraturan, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh DPMD Kab Pasuruan. Oleh karena kami berharap agar pihak Kepolisian segera menghentikan pemanggilan dan atau menyerahkan permasalahan ini kepada pihak Inspektorat Pemkab Pasuruan selaku auditor internal Pemerintah dan atau menyerahkan kepada pihak kecamatan Tutur untuk menyelenggarakan musyawarah antara pihak desa dengan pedagang pasar, misalnya sepakat dengan menambah nilai restribusi dari pedagang dan lain lain.” Tambahnya. BERSAMBUNG… (muin/dia/ine/tim )

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.