LINTASMATRA.COM-PASURUAN.
Rabu 1 Januari 2023, Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT) mendatangi kantor DPRD untuk melaporkan ketua DPRD Sudiono Fauzan ke Badan Kehormatan DPRD Kab atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRD. Pelaporan tersebut dilatarbelakangi oleh kegiatan audiensi komisi 3 dengan PORTAL ( persatuan organisasi rakyat untuk transparansi dan advokasi lingkungan) pada 16 Januari 2023 yang lalu terkait permasalahan tambang ILLEGAL,
Rombongan Format tersebut diterima oleh ketua Badan Kehormatan DPRD Syaiful Damanhuri yang didampingi oleh Rudi Hartono dan H. Ilyas sebagai anggota, Dalam kesempatan tersebut ketua FORMAT Ismail Makky menyampaikan bahwa pernyataan ketua DPRD pada audiensi 16 Januari yang lalu dinilai menyalahi kewenangan dan tupoksinya ( Peraturan DPRD No: 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kab. Pasuruan), karena Ketua DPRD adalah representasi dari kelembagaan DPRD, maka keputusan atau sikap yang disampaikan Ketua DPRD dalam Forum tersebut harus memenuhi sifat kolektif koligeal, tidak serta bisa diputuskan sendiri ada mekanisme sendiri dalam pengambilan keputusan ”
Dikatakan pula bahwa permasalahan usaha pertambang di wilayah Kab Pasuruan sudah menjadi kewenangan Pemprov sesuai dengan Perpres 55 Tahun 2022, bukan menjadi kewenangan DPRD baik penutupan tambang maupun pencabutan ijinnya, jangan sampai publik menilai DPRD hanya omong doang atau Citra kelembagaan DPRD ini turun gara-gara kelembagaan tidak mampu mengerti dan memahami peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku “.
Ketua Badan Kehormatan Syaifulloh Damanhuri dalam kesempatan tersebut menyampaikan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut ” BK segera melakukan rapat kemudian melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap yang bersangkutan ( Ketua DPRD. Sudiono Fauzan) dan kami juga akan menyampaikan hasilnya secara terbuka sesuai permintaan Format yang dituangkan dalam surat pengaduan dan pelaporan ” ujarnya. met
