LINTASMATRA.COM-MALANG.
MALANG — Aksi demonstrasi penolakan dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan Bendungan Lahor berlangsung pada Selasa, 20 Mei 2026. Massa aksi yang dipimpin Pak Dur bersama warga dari Malang dan Blitar menyampaikan tuntutan terkait pungutan yang dinilai meresahkan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa melakukan orasi di depan lokasi sebelum akhirnya perwakilan diterima untuk audiensi di ruang rapat bersama Ali Murtadho dan sejumlah pejabat terkait.
Dalam penyampaiannya, Pak Dur mempertanyakan dasar hukum atas pungutan yang selama ini diberlakukan di kawasan Bendungan Lahor. Ia juga menyayangkan adanya persoalan hukum yang kini menimpa dirinya dan pihak lain berkaitan dengan polemik tersebut.
“Yang kami pertanyakan adalah dasar hukumnya. Jangan sampai masyarakat dibebani pungutan yang tidak jelas landasan aturannya,” ujar Pak Dur saat audiensi berlangsung.
Dari hasil pertemuan tersebut, muncul beberapa poin penting yang menjadi tindak lanjut. Salah satunya adalah rencana pemanggilan pihak Jasa Tirta dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk dimintai penjelasan terkait mekanisme dan legalitas pungutan di Bendungan Lahor.
Anggota DPRD yang hadir dalam audiensi berjanji akan segera memanggil pihak-pihak terkait dalam waktu dekat guna memperjelas persoalan yang menjadi keluhan masyarakat tersebut.
Sebelum aksi digelar, Pak Dur bersama rombongan juga sempat diterima di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang. Pertemuan tersebut merupakan penugasan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, H. Hadi Mustofa, S.Kom., kepada Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, Mayor Kav (Purn) Sukarni, untuk menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait persoalan Bendungan Lahor.
Dalam kesempatan tersebut, Sukarni menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang dibawa massa aksi terkait dugaan pungli di Bendungan Lahor.
Selain itu, Kepala Bidang Hukum Partai Demokrat, KRA. Dwi Indrotito Cahyono, S.H., M.M., yang diwakilkan Wakil Ketua Bidang Hukum Abdusy Syakur, S.H., menyampaikan komitmennya untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan berjalan secara transparan. Abdusy Syakur yang juga menjadi kuasa hukum Pak Dur menegaskan pihaknya akan terus mendampingi proses hukum dan perjuangan masyarakat dalam mencari kejelasan atas persoalan yang terjadi.
