LINTASMATRA.COM-BATU
Batu – Keberadaan mobil bernomor polisi L 1050 CXC yang disebut-sebut sebagai barang bukti dalam penanganan perkara di Polres Batu kini memunculkan tanda tanya serius. Kendaraan yang sebelumnya berada dalam rangkaian penanganan perkara itu dikabarkan sudah tidak lagi berada di lingkungan Mapolres Batu.
Bukan sekadar soal keberadaan kendaraan, persoalan ini kini mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang memberikan izin, atas dasar hukum apa mobil tersebut dikeluarkan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengawasannya?
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, mobil tersebut sebelumnya pernah dibawa ke Hotel Golden Tulip oleh seorang Kanit PPA Polres Batu. Namun, perkembangan informasi berikutnya menyebut kendaraan itu diduga dibawa ke wilayah Lamongan, dengan titik terakhir keberadaannya diinformasikan berada di rumah seorang kepala desa.
Tak berhenti di situ, muncul pula dugaan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk bepergian pada malam hari oleh oknum anggota kepolisian.
Seluruh informasi tersebut masih membutuhkan pembuktian dan konfirmasi resmi. Namun, apabila kendaraan itu benar berstatus barang bukti, kabar mengenai perpindahan dan penggunaannya tentu tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele.
STATUS BARANG BUKTI: SIAPA YANG MEMBERI IZIN?
Dalam proses penegakan hukum, barang bukti bukanlah kendaraan yang dapat dipindahkan atau digunakan sesuka hati. Pengelolaannya harus mengikuti ketentuan hukum, administrasi, serta mekanisme pengawasan yang berlaku.
Karena itu, Polres Batu perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Apakah mobil L 1050 CXC benar telah disita atau diamankan sebagai barang bukti? Jika benar, apakah pengeluarannya telah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang? Adakah berita acara, surat perintah, atau dokumen administrasi yang menjadi dasar pemindahan kendaraan tersebut?
Jika kendaraan itu memang telah keluar dari penguasaan penyidik, siapa yang menerima tanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanannya?
Pertanyaan ini penting karena status kendaraan dan riwayat penguasaannya berkaitan langsung dengan integritas proses penanganan perkara.
DARI HOTEL GOLDEN TULIP HINGGA LAMONGAN, DI MANA KEBERADAAN MOBIL SEKARANG?
Informasi mengenai dugaan perpindahan kendaraan dari lingkungan Polres Batu menuju wilayah Lamongan juga membutuhkan penelusuran lebih lanjut.
Mengapa kendaraan yang disebut berkaitan dengan penanganan perkara justru dikabarkan berada di rumah seorang kepala desa?
Apakah lokasi tersebut merupakan tempat penitipan resmi? Siapa yang memerintahkan pemindahan? Apakah ada dokumentasi serah terima kendaraan?
Lebih jauh, dugaan penggunaan kendaraan untuk perjalanan malam oleh oknum anggota kepolisian juga perlu diklarifikasi.
Apabila benar kendaraan tersebut masih berstatus barang bukti, apakah penggunaan di luar kepentingan penyidikan dibenarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku?
Jangan sampai pengelolaan barang bukti justru membuka persoalan baru yang seharusnya dapat dicegah melalui pengawasan dan administrasi yang tertib.
TES URINE JUGA PERLU DIKONFIRMASI
Di tengah munculnya informasi mengenai dugaan penggunaan kendaraan pada malam hari, redaksi juga meminta klarifikasi apakah anggota yang disebut berkaitan dengan persoalan ini telah menjalani pemeriksaan internal, termasuk tes urine apabila memang terdapat dasar dan kebutuhan pemeriksaan tersebut.
Namun, perlu ditegaskan bahwa permintaan konfirmasi tes urine bukan berarti terdapat bukti atau tuduhan bahwa anggota yang bersangkutan menggunakan narkotika maupun zat terlarang.
Polres Batu perlu menjelaskan apakah pemeriksaan tersebut pernah dilakukan, apa dasar pelaksanaannya, dan apakah terdapat hasil pemeriksaan resmi yang dapat disampaikan sesuai ketentuan.
Transparansi diperlukan agar tidak berkembang spekulasi liar di tengah masyarakat.
PROPAM JANGAN TUTUP MATA, KAPOLRES BATU PERLU BERSIKAP
Jika informasi mengenai perpindahan dan dugaan penggunaan kendaraan tersebut benar, fungsi pengawasan internal perlu memastikan apakah seluruh prosedur pengelolaan barang bukti telah dijalankan sebagaimana mestinya.
Si Propam Polres Batu perlu menelusuri informasi tersebut secara objektif, termasuk memeriksa pihak yang memiliki kewenangan atas kendaraan, riwayat pemindahan, serta kemungkinan adanya pelanggaran disiplin maupun kode etik.
Redaksi juga meminta Kapolres Batu memberikan penjelasan mengenai status penanganan perkara, posisi kendaraan saat ini, dan langkah pengawasan yang telah dilakukan.
Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi:
1. Apakah mobil L 1050 CXC benar berstatus barang bukti?
2. Siapa yang memberikan izin atau memerintahkan kendaraan tersebut keluar dari Polres Batu?
3. Apakah pemindahan ke wilayah Lamongan benar terjadi dan siapa penerimanya?
4. Mengapa kendaraan tersebut dikabarkan berada di rumah seorang kepala desa?
5. Apakah benar kendaraan digunakan untuk kepentingan perjalanan pribadi?
6. Apakah anggota yang disebut telah menjalani pemeriksaan Propam dan tes urine?
7. Bagaimana status pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan prosedur dalam pengelolaan kendaraan tersebut?
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR PENJELASAN NORMATIF
Awak media menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap penyelenggaraan penegakan hukum.
Redaksi tidak sedang menghakimi ataupun menyimpulkan adanya tindak pidana oleh pihak tertentu. Semua informasi yang berkembang harus diuji melalui klarifikasi, pemeriksaan, dan pembuktian yang sah.
Namun, ketika kendaraan yang disebut sebagai barang bukti dikabarkan tidak lagi berada di lingkungan kepolisian, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaannya.
Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum justru dipertaruhkan akibat tidak jelasnya pertanggungjawaban atas barang bukti.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: jika mobil L 1050 CXC memang masih berstatus barang bukti, siapa yang mengizinkannya keluar, ke mana kendaraan itu dibawa, dan siapa yang bertanggung jawab sekarang?
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kapolres Batu, Satreskrim, Kanit PPA, Si Propam, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Eko Ratri Iswanto
