LINTASMATRA.COM-MALANG
MALANG – Kericuhan aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 mendapat kecaman dari aktivis muda asal Malang, Axel Kharisma. Ia menilai, tindakan pengamanan demonstrasi harus dievaluasi secara serius apabila dalam pelaksanaannya mengarah pada penggunaan kekuatan berlebihan, intimidasi, hingga berdampak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik, khususnya fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Axel menegaskan bahwa kritik terhadap tindakan represif aparat bukan berarti membenarkan tindakan anarkis yang dilakukan sebagian massa aksi. Namun, segala bentuk pelanggaran hukum harus ditangani secara profesional, proporsional, dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
“Jangan jadikan kericuhan sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan represif secara membabi buta. Jika ada demonstran yang melakukan pelanggaran hukum, silakan diproses sesuai ketentuan. Tetapi jangan sampai masyarakat sipil, tenaga medis, pasien, mahasiswa, maupun warga yang tidak terlibat justru menjadi korban,” tegas Axel.
Menurutnya, aparat kepolisian memiliki mandat konstitusional untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi instrumen intimidasi terhadap rakyat yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat.
Ia juga menyoroti dugaan terganggunya fasilitas kesehatan dan lingkungan pendidikan dalam rangkaian kericuhan tersebut. Menurut Axel, rumah sakit, tenaga medis, pasien, sekolah, dan perguruan tinggi harus mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan maupun dampak tindakan pengamanan yang tidak proporsional.
“Fasilitas kesehatan bukan medan pertempuran. Kampus dan lembaga pendidikan bukan ruang yang boleh dipenuhi intimidasi. Ketika pelayanan kesehatan dan aktivitas pendidikan ikut terdampak, maka persoalannya bukan lagi sekadar pengendalian massa, melainkan menyangkut perlindungan hak-hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Axel meminta pimpinan institusi kepolisian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan demonstrasi di Yogyakarta. Dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, kekerasan terhadap peserta aksi, serta tindakan yang berpotensi melanggar prosedur harus diperiksa secara transparan dan independen.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penangkapan secara serampangan maupun perlakuan tidak manusiawi terhadap massa aksi. Setiap orang yang diamankan harus mendapatkan akses bantuan hukum dan perlindungan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jangan samakan seluruh demonstran dengan pelaku kerusuhan. Penegakan hukum harus berdasarkan bukti, bukan sentimen terhadap orang-orang yang menyampaikan kritik. Jika aparat melakukan pelanggaran, harus ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hukum tidak boleh hanya tajam kepada rakyat, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan,” tambahnya.
Sebagai aktivis muda yang terkenal cukup kritis, Axel menilai bahwa kekuatan institusi negara tidak diukur dari seberapa besar kemampuan aparat membubarkan demonstrasi, melainkan dari seberapa kuat mereka menjamin keamanan, keadilan, dan kepercayaan publik.
Menurutnya, demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat. Mahasiswa, masyarakat sipil, dan kelompok demonstran bukan musuh negara. Perbedaan pendapat justru harus dijawab dengan keterbukaan, dialog, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
“Jangan bicara sinergitas apabila pendekatan yang dikedepankan justru intimidasi. Jangan meminta rakyat percaya kepada institusi apabila tindakan di lapangan justru melahirkan ketakutan. Sinergitas tidak dibangun dengan mempertontonkan kekuatan kepada rakyat, tetapi dengan keberanian melindungi dan menghormati hak-hak rakyat,” ungkapnya.
Axel menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam mengawal demokrasi dan institusi negara.
“Kami tidak sedang memusuhi institusi. Kami sedang mengingatkan agar institusi tidak memusuhi rakyat yang seharusnya dilindungi. Negara harus hadir untuk melindungi, bukan justru menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat.”
[YO]
