LINTASMATRA.COM – MALANG
MALANG – Aliansi Kabupaten Malang (AKM) mengambil sikap tegas menyikapi polemik yang melibatkan Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PUSDEK) dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malang. Melalui kajian hukum dan rekomendasi kebijakan, AKM menyoroti rangkaian tuduhan dugaan penggelapan dana workshop, pemasangan spanduk bernada provokatif, dugaan manipulasi visual berbasis Artificial Intelligence (AI), hingga rencana aksi massa berjilid yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Koordinator Umum AKM, Axel Kharisma, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai dinamika perbedaan pendapat antarkelompok. Menurutnya, terdapat aspek hukum, kehormatan organisasi profesi, etika penyampaian informasi, serta stabilitas keamanan dan kondusivitas lingkungan pendidikan yang harus diperhatikan.
“Demokrasi bukan ruang untuk menghakimi tanpa pembuktian. Setiap orang memiliki hak untuk mengkritik, menyampaikan aspirasi, bahkan melaporkan dugaan penyimpangan. Tetapi ketika sebuah tuduhan dibawa ke ruang publik, harus ada tanggung jawab untuk membuktikannya. Jangan sampai opini dibangun sedemikian rupa hingga masyarakat menganggap sebuah dugaan sebagai kebenaran,” tegas Axel.
AKM mencermati pemberitaan pada 23 Oktober 2026 yang memuat dugaan penggelapan dana kegiatan workshop PGRI Kabupaten Malang dengan nilai yang disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar. Persoalan kemudian berkembang dengan munculnya rencana aksi unjuk rasa berjilid pada 11, 18, dan 25 November 2026, serta pemasangan spanduk di depan Gedung PGRI Kabupaten Malang, Kecamatan Pakisaji, yang memuat tulisan “Bersihkan Mafia PGRI”.
Bagi AKM, penggunaan istilah yang mengandung tuduhan serius tidak dapat dipandang sebagai kritik biasa apabila tidak disertai dasar dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak sedang membela seseorang atau kelompok secara membabi buta. Kami berdiri pada prinsip keadilan dan supremasi hukum. Kalau memang ada dugaan penyimpangan, silakan buktikan melalui mekanisme yang benar. Jangan membangun stigma dan penghakiman melalui spanduk maupun pemberitaan yang belum teruji kebenarannya,” lanjut Axel.
Dalam kajiannya, AKM turut mengingatkan kedudukan PGRI sebagai organisasi profesi guru yang independen sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Karena itu, mekanisme internal organisasi, termasuk evaluasi kepengurusan dan penyelenggaraan forum organisasi, harus menghormati AD/ART serta kewenangan anggota.
AKM juga mencermati keterangan Ketua PGRI Kabupaten Malang, H. Dwi Sucipto, S.H., M.Pd., yang menyatakan bahwa kegiatan workshop tidak bersifat wajib maupun memaksa serta tidak terdapat anggota PGRI Kabupaten Malang yang memberikan kuasa kepada PUSDEK. Keterangan tersebut menjadi salah satu aspek yang menurut AKM perlu diperhatikan dalam melihat persoalan secara utuh dan berimbang.
Perhatian khusus juga diarahkan pada penggunaan foto dalam pemberitaan media daring yang menampilkan sosok pimpinan Polri berdampingan dengan pihak yang menyampaikan kritik terhadap PGRI. AKM menilai terdapat indikasi manipulasi visual berbasis AI yang perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan uji forensik digital.
Selain itu, pemuatan foto bersama Kapolres Malang dalam rangkaian pemberitaan polemik PGRI juga dinilai perlu dicermati agar tidak menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat legitimasi institusional terhadap narasi tertentu.
“Jangan sampai institusi negara, khususnya Polri, terseret ke dalam kepentingan narasi sepihak. Jika terdapat dugaan manipulasi visual atau penggunaan foto pejabat yang tidak sesuai konteks, kami meminta agar persoalan ini diperiksa secara profesional dan objektif. Kebenarannya harus diuji, bukan sekadar diperdebatkan,” ujar Axel.
AKM turut memberikan perhatian terhadap rencana aksi massa berjilid yang sebelumnya diberitahukan untuk dilaksanakan pada 11, 18, dan 25 November 2026. Menurut Axel, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati. Namun, hak tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen tekanan, intimidasi, ataupun gertakan terhadap pihak yang menjadi sasaran tuntutan.
“Demonstrasi adalah hak, tetapi jangan sampai hak tersebut digunakan sebagai alat gertakan. Jangan membangun kesan seolah-olah pihak lain harus tunduk hanya karena ada ancaman aksi berjilid atau tekanan massa. Negara ini memiliki mekanisme hukum dan demokrasi yang harus dihormati. Kalau ada persoalan, buktikan melalui jalur yang benar, bukan dengan menciptakan tekanan berkepanjangan,” tegasnya.
Axel juga mengingatkan agar semua pihak mewaspadai perilaku oportunistis yang memanfaatkan situasi konflik dan kegaduhan untuk kepentingan sesaat.
“Kami mengingatkan, jangan sampai persoalan yang seharusnya diselesaikan berdasarkan fakta justru dijadikan panggung untuk membangun pengaruh, mencari legitimasi, atau menekan pihak lain. Jangan memanfaatkan momentum konflik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kritik harus lahir dari kepedulian dan tanggung jawab, bukan sekadar memanfaatkan situasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, stabilitas keamanan bukan berarti membungkam demokrasi. Sebaliknya, kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat lainnya.
“Jangan sampai kepentingan segelintir pihak mengorbankan kepentingan yang lebih luas. Para guru memiliki hak untuk bekerja dengan tenang dan peserta didik berhak mendapatkan proses pendidikan yang tidak terganggu oleh kegaduhan berkepanjangan. Kami meminta aparat kepolisian melakukan pengamanan dan penilaian situasi secara profesional serta proporsional terhadap setiap rencana aksi,” tambah Axel.
Melalui dokumen kajian hukum dan rekomendasi kebijakan, AKM menyampaikan perhatian kepada tiga institusi, yakni Bupati Malang, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malang, serta Kapolres Malang.
Kepada Bupati Malang, AKM mendorong pemerintah daerah menjaga kondusivitas lingkungan pendidikan, memberikan perlindungan terhadap kenyamanan tenaga pendidik, serta menindaklanjuti penertiban spanduk yang diduga tidak berizin sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada DPRD Kabupaten Malang, AKM meminta agar fungsi pengawasan dijalankan secara objektif dan proporsional dengan mengedepankan data, fakta, serta kedudukan hukum pihak yang menyampaikan aspirasi.
Sementara kepada Kapolres Malang, AKM mendorong penelaahan terhadap dugaan manipulasi foto AI, penggunaan foto pejabat kepolisian, serta pengamanan rencana penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan ketentuan hukum.
Axel menegaskan bahwa AKM tidak bermaksud menghalangi kritik maupun membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami tidak pernah mengatakan bahwa kritik harus dibungkam atau demonstrasi harus dilarang. Itu hak konstitusional warga negara. Tetapi jangan sampai kebebasan yang seharusnya menjadi instrumen koreksi justru berubah menjadi instrumen tekanan dan pembentukan stigma. Kritik boleh keras, tetapi setiap tuduhan harus siap diuji melalui fakta dan mekanisme hukum,” katanya.
Menutup keterangannya, Axel menegaskan bahwa langkah AKM merupakan bentuk tanggung jawab sosial dalam menjaga marwah organisasi profesi, kondusivitas daerah, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
“Bukan siapa yang paling keras bersuara yang menentukan kebenaran, melainkan siapa yang mampu membuktikan apa yang dituduhkannya. Kami ingin Kabupaten Malang menjadi ruang demokrasi yang sehat, tempat kritik dihormati, hukum ditegakkan, dan kehormatan setiap pihak tetap dijaga. Jangan biarkan demokrasi kehilangan makna hanya karena kepentingan dan ambisi sesaat,” pungkas Axel.
(Chy)
