LINTASMATRA.XOM-MALANG
MALANG – Dinamika diskursus publik terkait pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang memicu respons dari kalangan Aktivis muda dan Pemerhati Kebijakan daerah. Axel Kharisma menilai pernyataan Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK), Asep Suriaman, yang mengingatkan agar program BSAN tidak berhenti sebatas slogan atau seremonial, perlu diluruskan secara proporsional.
Menurut Axel, sebagai bagian dari ekosistem kontrol sosial di Kabupaten Malang, kritik memang merupakan vitamin bagi demokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar lembaga yang menyandang predikat pusat studi tidak bersikap offside dalam membaca tahapan siklus kebijakan publik (public policy cycle).
“Kita harus objektif dan adil dalam menilai kinerja pembangunan daerah. Pembentukan Pokja BSAN yang baru saja mendapatkan pengesahan dari Bupati Malang adalah fase policy legitimation dan penyiapan instrumen kelembagaan. Menstigma sebuah kebijakan baru sebagai ‘sekadar slogan’ sebelum instrumen kerjanya berjalan penuh adalah bentuk kritik yang offside dan tergesa-gesa,” ujar Axel
Axel menekankan bahwa pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Malang memiliki kompleksitas tinggi, mengingat luas wilayah yang mencakup 33 kecamatan dengan ribuan satuan pendidikan dari berbagai jenjang. Oleh karena itu, eksekusi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 memang membutuhkan payung koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang solid melalui Pokja BSAN.
Lebih jauh, Axel menyoroti standar kualitas kritik yang seharusnya ditunjukkan oleh sebuah lembaga kajian. Ia menegaskan bahwa ruang publik Kabupaten Malang membutuhkan dialektika yang mencerdaskan, bukan sekadar pernyataan normatif yang bernada gertakan di media massa.
“Berani mengkritisi pemerintah daerah harus dibarengi dengan keberanian intelektual untuk menyodorkan langkah taktis, strategi pelaksanaan (stratak), dan solusi konkret yang lahir dari kajian mendalam. Jika kritik yang dilemparkan hanya berisi peringatan-peringatan klise bahwa ‘sekolah aman bukan sekadar pagar kokoh’, semua orang juga tahu itu. Itu bukan analisis kebijakan, melainkan narasi normatif tanpa peta jalan,” tegas Axel.
Ia menjelaskan, empat pilar utama dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang meliputi pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital memiliki tantangan teknis yang berbeda di tiap kecamatan. Tantangan keamanan digital di wilayah perkotaan seperti Kepanjen atau Singosari tentu berbeda dengan tantangan perlindungan fisik dan sosiokultural di wilayah pesisir selatan seperti Donomulyo atau Ampelgading.
“Di sinilah seharusnya peran lembaga studi diuji. Alih-alih melempar gertakan di ruang media, akan jauh lebih bermartabat bagi pembangunan Kabupaten Malang jika PuSDeK menyodorkan naskah akademik, pemetaan kerawanan satuan pendidikan, atau model indikator evaluasi terukur yang bisa diadopsi oleh Pokja BSAN,” paparnya.
Axel juga mengingatkan bahwa ekosistem pendidikan yang sehat dan berdaya saing merupakan kunci utama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang. Untuk mencapainya, dibutuhkan kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah daerah, akademisi, lembaga kajian, dan masyarakat sipil.
“Mari kita kawal bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Malang agar Pokja BSAN ini bekerja efektif menyentuh ruang-ruang kelas dan melindungi hak tumbuh kembang anak. Kritik tetap harus tajam untuk mencegah penyimpangan, tetapi harus berpijak pada objektivitas dan solusi berbasis data. Pembangunan daerah tidak akan maju jika kita hanya sibuk beradu narasi gertakan tanpa kontribusi pemikiran yang taktis,” pungkas Axel.