LINTASMATRA.COM-PASURUAN.
Rabu 7 Desember 2022, bertempat di ruang komisi IV DPRD Kab. Pasuruan Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan ( FORMAT) menggelar audiensi dengan komisi IV terkait dengan kinerja kadispendik.
Audiensi tersebut dipimpin oleh Shobih Asrori Ketua KOMISI IV, yang didampingi oleh anggota Trilaksono (Golkar), Bang Ayu (PDI-P) dan Syaifullah ( PPP) dan juga dihadiri oleh perwakilan 2 orang kadispendik.
Format yang diketuai oleh Ismail Makky mempertanyakan fungsi kelembagaan DPRD sebagai pengawas kinerja birokrasi khusus dinas pendidikan dan kebudayaan yang sementara ini dianggap melempem dan tidak punya nyali , berbagai kasus yang menerpa dinas P & K tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan sehingga memunculkan sikap egoisme dan ndak mau diatur atau main aturan sendiri.
Ismail Makky juga mempertanyakan sikap moral kadispendik, yang sementara sering salah dalam bersikap maupun menyampaikan perkataan.
Abd. Muin ketua LSM penjara menyampaikan temuannya terkait di duga pungli Bintek ” berdasarkan klasifikasi kami ke kadispendik bahwa kegiatan tersebut sudah dikoordinasikan dengan inspektorat, kejaksaan dan kepolisian, namun setelah di kroscek tidak ada satu pun yang disebutkan kadispendik untuk dimintakan koordinasi terkait deng Bintek tersebut ‘
Ironisnya lagi kegiatan tersebut dibiayai oleh peserta sendiri dimana peserta Bintek tersebut adalah kebanyakan guru honorer yang gajinya kurang lebih 600 ribu.
Bang Opu, menyampaikan bahwa sudah selayaknya komisi IV untuk segera merekomendasikan kepada Bupati untuk segera mencopot Hasbullah dari jabatan kadispendik, kalau hal tersebut tidak bisa dilakukan berarti adanya benarnya isu publik yang menyatakan bahwa fraksi pemerintah amankan Hasbullah dari jabatannya.
Trilaksono anggota DPRD (Golkar) menyatakan bahwa kami sudah melakukan klarifikasi terkait masalah tersebut, memang benar bahwa anggaran untuk Bintek tersebut sangat minim sekali, sehingga dilakukan swadaya, namun DPRD tetap menyampaikan bahwa hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan semua kegiatan harus bersumber pada anggaran dan direncanakan.
Bang Ayub (PDI-P) mengatakan bahwa kegiatan yang tidak bersumber pada anggaran adalah ilegal apapun dalil dan dalihnya tetap tidak dibenarkan,
Menanggapi pernyataan tersebut ketua komisi IV Shobih Asrori mengatakan bahwa isu tersebut tidaklah benar, tidak ada namanya fraksi pemerintah di komisi IV, semua anggota DPRD sudah menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai bentuk transparansi, kami akan sampaikan hasil audiensi ini ke Bupati Pasuruan.
Audiensi tersebut ditutup dengan pembacaan surat terbuka Format yang disampaikan oleh H. Sugeng ketua LPKN RI, surat tersebut ditujukan kepada Bupati yang isinya meminta kepada Bupati untuk segera memberhentikan sdr Hasbullah dari jabatan sebagai kadispendik yang dinilai kinerjanya sangat buruk dan banyaknya kasus hukum yang dihadapi.pewarta met
