LINTASMATRA.COM-PASURUAN.
Bangil- Puluhan Insan Pers yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Pasuruan Raya (KJPR) Geruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan guna menolak revisi Undang – Undang (UU) nomor 32 tentang penyiaran yang diprakasai oleh DPR RI.
KJPR ini terdiri dari organisasi wartawan yang ada di Pasuruan Raya yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasuruan dan Aliansi Jurnalis Pasuruan Bersatu (AJPB) serta para jurnalis se-Pasuruan raya. Aksi penolakan bermula dengan berkumpul di Alun alun Bangil. Lalu dilanjut menuju ke Gedung DPRD yang berada di Jln Raya Raci, Panumbuan, Bangil, Pasuruan, dengan berkonvoi damai.Rabu (15/5/24).
Disitu juga hadir perwakilan dari NGO, yaitu Direktur Pusaka Lujeng Sudarto yang ikut serta menolak akan adanya Revisi UU nomor 32 tentang penyiaran yang dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kebebasan Pers
Menurut Lujeng, dukungan penolakan revisi Undang – Undang Pers dinilainya adalah upaya penghentian pengungkapan akan kebenaran yang dikuak oleh jurnalis akibat kebobrokan dari institusi yang dipublikasikan kepada masyarakat,” ucap Lujeng
Ia juga menjelaskan, Seperti yang kita tahu orang yang paling takut untuk di investigasi itu hanya Maling. Maka dengan adanya revisi RUU ini. Secara tidak langsung mereka yang enggan untuk diinvestigasi berarti terindikasi maling,” tandas Lujeng
Penolakan revisi UU ini, lanjut Lujeng, juga mengamputasi hak hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang aktual,” bebernya
Hal senada juga diungkapkan Ketua AJPB Henry Sulfianto meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan untuk membuat surat penolakan aras revisi UU nomor 32 tahun 2002 yang ditujukkan kepada DPR RI hari ini juga.
“Kami meminta pada seluruh Anggota DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan dan Komisi satu untuk membuatkan surat penolakan atas revisi UU nomor 32 tahun 2002 yang ditunjukkan kepada DPR RI hari ini juga dengan diberi kop surat Dan stempel DPRD Kabupaten Pasuruan,” tegas Henry
Henry juga memaparkan tiga poin tuntutan yakni
1. Menolak Adanya Revisi UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Yang Digagas Oleh Legislatif (Komisi 1 DPR RI).
2. Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Tetap Dilaksanakan Oleh Dewan Pers Bukan Kepada Komisi Penyiaran Indonesia.
3. Meminta Kepada Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Yang Diwakili Oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Untuk Membuat Surat Penolakan Atas Revisi UU No.32 Tahun 2002 Yang Ditujukan Kepada Ketua DPR RI, Cq Ketua Komisi 1 DPR RI, Dengan Menggunakan Kop Surat Dan Stempel Resmi DPRD Kabupaten Pasuruan.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan atau yang sering dipanggil Mas Dion mengungkapkan, bahwa dirinya mendukung jurnalis untuk menolak revisi U U nomor 32 tahun 2002.
“Kami mendukung jurnalis untuk menolak adanya revisi undang – undang tentang penyiaran, dengan menggunakan kop surat dan stempel DPRD Kabupaten Pasuruan,” ringkas Mas Dion.(San)
