LINTASMATRA.COM-MALANG.
MALANG – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang mengalokasikan anggaran APBD senilai Rp300 juta untuk agenda retreat fisik bernuansa militer memantik gelombang kritik keras dari elemen pemuda. Agenda yang ditujukan bagi 345 kepala sekolah SD-SMP negeri dan swasta tersebut dinilai sebagai wujud nyata pemborosan anggaran yang nir-empati.
Aktivis Pemuda Malang, Axel Kharisma, menilai langkah Pemkot Malang menggelar latihan baris-berbaris dengan dalih evaluasi kasus kekerasan di sekolah merupakan sebuah ironi besar. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tidak menyentuh akar permasalahan laten yang dihadapi dunia pendidikan di Kota Malang.
“Apa korelasinya kepala sekolah latihan perang, sedangkan kemampuan tempur utama yang mereka butuhkan adalah menyusun program pendidikan? Ingat, Malang adalah kota pendidikan, bukan kota benteng tawanan.” cetus Axel saat memberikan keterangan tertulis kepada media.
Axel menilai birokrasi hari ini terlalu haus akan validasi keberhasilan seremonial dan output kedisiplinan semu. Sementara itu, fondasi utama pendidikan yakni kesejahteraan tenaga pengajar justru dibiarkan sekarat. Ia menyoroti tajam ketimpangan luar biasa yang melukai asas keadilan dan kesetaraan antar-sekolah.
Hingga saat ini, guru-guru honorer, terutama yang mengabdi di sekolah swasta dan pondok pesantren (ponpes), masih dipaksa bertahan dengan upah jauh di bawah kelayakan. Di sisi lain, uang rakyat sebesar Rp300 juta justru dengan mudahnya dihamburkan hanya untuk acara “Main Tentara-Tentaraan” para kepala sekolah dalam waktu satu hari.
“Sangat tidak adil ketika guru swasta dan ponpes dianaktirikan dan berjuang sendiri tanpa jaminan kesejahteraan, sementara APBD dihamburkan untuk acara formalitas yang tidak berdampak langsung pada kualitas belajar mengajar,” tegasnya.
Tidak hanya menyerang eksekutif, Axel juga melayangkan kritik pedas kepada para anggota legislatif di DPRD Kota Malang. Ia mendesak para wakil rakyat untuk segera membuka mata dan tidak bersikap pasif terhadap wacana anggaran yang dinilainya menggelikan ini.
“Kami meminta dan mendesak Parlemen Kota Malang, yang hari ini duduk nyaman menumpang di gedung milik rakyat, untuk segera membuka mata dan jangan hanya diam melihat wacana lucu seperti ini bergulir. Tugas Anda adalah mengawasi uang rakyat, bukan sekadar menjadi penonton bioskop birokrasi yang memamerkan kemewahan seremonial di atas penderitaan tenaga pengajar,” cecar Axel.
Berdasarkan pantauan di lapangan, polemik ini mencuat setelah pos anggaran retreat tersebut terindikasi dipaksakan tanpa kajian matang yang jelas mengenai indikator keberhasilan mutu pendidikan.
Selain masalah kesejahteraan guru, Axel mendesak Pemkot Malang untuk membuka mata lebar-lebar terhadap realitas sosial di lapangan. Masih banyak anak-anak di Kota Malang yang hidup belum berkecukupan dan kesulitan mengakses fasilitas pendidikan dasar yang layak. Ironi ini diperparah oleh minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemuda berprestasi yang berjuang membawa nama daerah di kancah nasional.
“Sungguh menggelikan. Pemkot begitu royal mencairkan ratusan juta untuk refreshing struktural. Namun, ketika ada anak daerah yang berniat tulus mengharumkan nama Malang, mereka seringkali harus berjuang mencari sponsor secara Mandiri. Tapi sayangnya, mandiri dari kantong pribadi yang kempes, bukan didukung oleh bank ataupun pemerintah,” sindir Axel
Menyikapi hal tersebut, jaringan Aktivis Pemuda Malang menuntut tiga poin tegas kepada Pemkot dan DPRD Kota Malang :
1. Membatalkan total agenda retreat militer kepala sekolah yang dinilai tidak memiliki urgensi akademis.
2. Mengalihkan anggaran tersebut untuk intervensi langsung terhadap peningkatan insentif guru honorer, khususnya di sektor swasta dan pondok pesantren.
3. Mewujudkan regulasi dan keadilan nyata dalam alokasi bantuan serta pembinaan agar tidak ada lagi dikotomi yang menganaktirikan lembaga pendidikan non-negeri.
“Pendidikan di kota ini tidak akan pernah maju jika tamengnya telah tertembus oleh amunisi keangkuhan para pejabatnya. Hentikan sandiwara seremonial ini. Kembalikan fungsi APBD untuk memanusiakan guru dan siswa yang membutuhkan,” pungkas Axel.
Hingga berita ini diturunkan, agenda pembinaan fisik ala militer tanpa menginap tersebut direncanakan tetap berjalan di kawasan Islamic Center Kota Malang pada rentang Oktober hingga November 2026.
