LINTASMATRA.COM – MALANG
MALANG – Perkembangan gugatan perdata terkait persoalan barang kebutuhan pokok (sembako) dengan nomor perkara 282/Pdt.G/2026/PN.Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen memasuki tahapan yang menarik untuk dicermati. Berdasarkan keterangan Agustian selaku Penasihat Hukum (PH) pihak tergugat, kedua belah pihak direncanakan kembali dipertemukan dalam agenda mediasi pada 18 November 2026.
Dalam keterangannya, Agustian menyampaikan bahwa ketidakhadiran kliennya pada persidangan sebelumnya disebabkan kesibukan yang bersangkutan sebagai anggota dewan.
Ia juga menegaskan bahwa perkara yang sedang dihadapi kliennya merupakan persoalan pribadi dan tidak berkaitan dengan kelembagaan DPRD.
Pernyataan tersebut memunculkan perhatian tersendiri, terutama mengenai bagaimana seorang pejabat publik menempatkan tanggung jawab pribadi di tengah kewajiban menjalankan amanah masyarakat.
Secara prinsip, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Status sebagai anggota legislatif tidak menghilangkan kewajiban seseorang untuk menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
Sebagai wakil rakyat, anggota dewan juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan keteladanan, termasuk dalam hal kedisiplinan dan kepatuhan terhadap proses hukum. Kesibukan menjalankan tugas kedewanan semestinya dapat dikelola agar tidak mengesampingkan kewajiban sebagai pihak dalam perkara pribadi.
Hal lain yang menarik perhatian adalah pengakuan Agustian bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti alat bukti yang akan dihadirkan dalam agenda mediasi berikutnya.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai kelemahan posisi hukum pihak tergugat. Sebab, mediasi merupakan ruang perundingan untuk mencari kesepakatan damai, bukan tahapan pembuktian pokok perkara.
Pertemuan pada 18 November mendatang akan menjadi momentum penting untuk mengetahui sejauh mana keseriusan kedua belah pihak dalam mencari jalan penyelesaian.
Dua Perkara Berbeda, Jangan Dicampuradukkan
Di tengah perhatian publik terhadap persoalan ini, perlu ditegaskan bahwa gugatan terkait sembako dengan nomor perkara 282/Pdt.G/2026/PN.Kpn merupakan perkara yang berbeda dengan persoalan pasar Karangploso terkait kios pedagang.
Meskipun terdapat keterkaitan nama anggota dewan dalam perhatian publik terhadap kedua persoalan tersebut, keduanya memiliki substansi dan objek permasalahan yang berbeda. Karena itu, tidak tepat apabila kedua perkara tersebut dicampuradukkan dalam satu konstruksi persoalan.
Pemisahan ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak membangun persepsi keliru terhadap masing-masing perkara.
Publik Menanti Keseriusan Para Pihak
Perkara ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik dan tanggung jawab pribadi merupakan dua hal yang harus ditempatkan secara proporsional.
Masyarakat tentu berharap proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh pihak untuk menyampaikan kepentingannya.
Agenda mediasi 18 November 2026 kini menjadi perhatian berikutnya. Apakah pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan damai atau justru membuka jalan bagi kelanjutan pemeriksaan perkara di persidangan, semuanya masih menunggu perkembangan resmi dari Pengadilan Negeri Kepanjen.
Asas praduga tak bersalah dan hak jawab seluruh pihak tetap harus dihormati sampai terdapat penyelesaian hukum yang berkekuatan hukum tetap.
( Chy )
