LINTASMATRA.COM—PASURUAN
BANGIL- DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar rapat paripurna keempat untuk menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, dan dihadiri 37 dari 50 anggota dewan, sehingga dinyatakan memenuhi kuorum sesuai tata tertib dewan.
Dalam sambutannya, Samsul menyampaikan bahwa kedua Raperda telah melewati seluruh tahapan pembahasan, mulai dari pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum, pembahasan bersama perangkat daerah dan pansus, hingga fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri. “Tinggal satu tahapan lagi, yaitu persetujuan DPRD,” ujarnya.
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Sugiyanto, melaporkan bahwa perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah mencakup penyesuaian tarif PBB perdesaan dan perkotaan secara berjenjang, penetapan tarif khusus yang lebih ringan bagi lahan produksi pangan dan ternak, penegasan pengecualian objek retribusi kebersihan bagi tempat ibadah dan fasilitas sosial, serta pengaturan baru mengenai pelaporan pajak, insentif pemungutan, dan sanksi administrasi yang tetap memperhatikan kondisi force majeure. “Penyesuaian tarif ini tidak akan memberatkan masyarakat, dan pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berimbang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus 2, Sugiarto, menyampaikan bahwa Raperda penyertaan modal ditujukan kepada empat BUMD strategis, yaitu PT BPR Jatim, PT BPR Mina Mandiri, Perumda Air Minum Giri Kerta, dan Perusahaan Perseroan Daerah Pasuruan Lestari Jaya. Pansus menekankan bahwa pencairan modal dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kinerja dan kesehatan keuangan masing-masing BUMD, didahului kajian analisis investasi dan rencana bisnis yang matang. Pansus juga memberikan catatan kritis agar kontribusi dividen BUMD berbanding lurus dengan penyertaan modal, perluasan layanan air bersih diprioritaskan, perbankan daerah memperkuat permodalan UMKM, serta evaluasi kinerja dilakukan secara berkala.
Rapat kemudian menyetujui kedua Raperda melalui Keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2026, yang ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Pasuruan.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo menegaskan bahwa kebijakan PBB berjenjang dan tarif khusus bagi lahan pangan dan ternak merupakan wujud keberpihakan kepada petani dan peternak demi menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga menyoroti kebijakan pelayanan kesehatan yang tidak membedakan kelas perawatan, sehingga tidak ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan layak karena kendala biaya. “Seluruh kebijakan ini bermuara pada optimalisasi pendapatan daerah yang akan kembali sepenuhnya kepada masyarakat, dengan tetap menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan,” pungkasnya. Rapat ditutup dengan doa bersama. (San)
PARIPURNA KEEMPAT DPRD KABUPATEN PASURUAN SAHKAN DUA RAPERDA STRATEGIS
