SIDOARJO – LINTASMATRA.COM. Para anggota DPRD Sidoarjo menikmati minuman dan makanan produk UMKM lokal saat mengikuti Rapat Paripurna. Penanganan terhadap UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) menjadi salah satu konsen Komisi B DPRD Sidoarjo.
Selama ini, Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu terus mengawal setiap kebijakan terkait UMKM.
“Kami terus menekankan dan memastikan agar program yang direncanakan berjalan dengan baik. Dan kami juga mendorong penganggarannya,” ungkap Mulyono, Anggota Komisi B DPRD SIdoarjo.
Dicontohkannya seperti program membentuk wira usaha baru mandiri. Jika dalam program direncanakan 1.000 wirausaha, realisasinya harus sama.
“Dan itu bisa diantisipasi sejak awal. Misalnya target 1.000 wirausahawan baru, berarti rekrutmen awal pelatihan, pendampingan dan sebagainya harus 2.000. Itu untuk mengantisipasi yang tidak lanjut,di tengah jalan agar hasil akhirnya sesuai rencana,” tambah dia.
Program pembentukan wirausaha baru, ini dampaknya cukup banyak. Selain mendorong kemajuan UMKM, juga bermanfaat untuk mengurangi angka pengangguran karena banyak lapangan kerja baru tercipta dari sana.
“Dan semua gerakannya harus jelas dan terukur, termasuk dalam peran UMKM untuk mengentaskan kemiskinan,” tandasnya.
Misalnya dari angka kemiskinan sekitar 9.000 yang hendak dientaskan melalui pembentukan wirausahawan baru sebanyak 1.000. Sejak awal, perencanaan dan pelaksanaannya juga harus sesuai. Golnya, angka kemiskinan yang hendak dipangkas juga harus segitu.
“Karena selama ini kami belum melihat langkah-langkah itu,makanya kami terus berjuang dan mendesak pemerintah agar lebih jelas dan terukur dalam melaksanakan program-program itu,” lanjut Mulyono.
Senada yang diungkapkan oleh Sudjalil, anggota Komisi B DPRD Sidoarjo.
Dirinya menilai, pembinaan dan pendampingan UMKM bukan hanya untuk yang kecil saja, tetapi UMKM berkembang dan maju juga harus tetap mendapat pendampingan.(ES)
