
LINTASMATRA.COM – YOGYAKARTA. Focus Group Discussion (FGD) oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenpolhukam RI) berlangsung di ruang Amartapura Hall A The Alana Hotel And Convention Center Jl. Palagan Tentara Pelajar KM. 7, Ds Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta tadi malam.
Dalam sambutan Kemenkopolhukam yang dibacakan oleh Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi Dan Aparatur Kemenpolhukam RI, Marsdya TNI Rus Nurhadi Sutejo, disampaikan bahwa pelaksanaan FGD, dilaksanakan dalam upaya pemerintah untuk menangkal setiap bentuk ancaman keamanan dan kerugian telekomunikasi nasional, dimana telekomunikasi saat ini cenderung disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok untuk tujuan tertentu, penyalahgunaan telekomunikasi antara lain berupa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, pengumpulan data intelijen serta penyadapan data negara secara ilegal yang harus mendapat atensi dari semua pihak, baik jajaran pemerintah, akademisi, pelaku industri serta para pemerhati telekomunikasi.

Pejabat Forkopimda DIY serta pejabat Kemenpolhukam RI turut hadir antara lain, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenpolhukam RI Marsdya TNI Rus Nurhadi Sutejo, Asops Kasal diwakili Danlanal Yogyakarta Kolonel Marinir Bambang Adriantoro, Pimpinan Forkopimda DIY, Kadis Komunikasi dan Informatika Pemprov DIY Ir. Ronny Primantohari, M.T., serta Perwira Pelaksana (Palaksa) Lanal Yogyakarta, Letkol Laut (P) R. Haryo Wiji Pratomo, S.H, M.Mar Stud selaku peserta FGD dari Lanal Yogyakarta.
Sebagai ahkir pelaksanaan paparan materi oleh para nara sumber dan diskusi oleh peserta FGD, dibacakan resume antara lain peran pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan dan keamanan telekomunikasi dalam menghadapi bentuk ancaman kebocoran telekomunikasi dapat dilakukan dengan upaya penggunaan produk perangkat dalam negeri harus didukung dengan pola strategi pengembangan industri yang dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia. (Red/Dispen Lantamal V)