LINTADMATRA.COM-MALANG.
MALANG — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang menggelar deklarasi menolak tindakan arogansi dalam penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (15/9/2026).
Deklarasi tersebut menjadi respons atas aksi penyampaian aspirasi yang menurut pihak aliansi dilakukan tanpa surat pemberitahuan di Gedung DPRD Kabupaten Malang. Aksi tersebut diketahui berkaitan dengan polemik pembatasan operasional di kawasan Bendungan Lahor, Sumberpucung.
Kegiatan deklarasi berlangsung tertib. Koordinator Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang, Axel Kharisma, membacakan pernyataan sikap di hadapan massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam deklarasinya, Axel menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak masyarakat yang dilindungi hukum. Namun, ia meminta agar hak tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan etika, ketertiban, dan penghormatan terhadap lembaga publik.
«“Silakan melakukan demo dan berpendapat, tapi jangan melupakan adab dan moral. DPRD Kabupaten Malang tidak pernah ada demo yang tidak berizin dan melecehkan gedung dewan, yang notabene adalah marwah dan kehormatan masyarakat Malang,” ujar Axel.»
Bagikan Beras kepada Warga Sumberpucung
Tidak hanya menyampaikan deklarasi, Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang juga melakukan kegiatan sosial dengan membagikan bantuan beras kepada warga di sekitar Sumberpucung.
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat setempat di tengah rangkaian agenda aliansi di wilayah Sumberpucung.
Usai deklarasi dan pembagian bantuan, massa kemudian bergerak menuju Sumberpucung. Mereka menyampaikan keinginan untuk meminta penjelasan terkait persoalan yang sebelumnya terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Malang.
Minta Kasus Zulham Diusut Transparan
Dalam kesempatan tersebut, Axel juga meminta aparat penegak hukum segera mengusut perkara yang berkaitan dengan Dur, termasuk insiden yang menyebabkan anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, mengalami luka.
Menurut Axel, proses hukum harus dilakukan secara cepat, tegas, dan transparan dengan tetap berpedoman pada bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami meminta kasus hukum yang menimpa Pak Dur diusut secara cepat dan tegas, termasuk terkait insiden terlukanya anggota dewan Zulham Ahmad Mubarok,” kata Axel.
Selain itu, aliansi juga meminta aparat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam kegiatan usaha yang disebut berkaitan dengan Dur, termasuk dugaan aktivitas karaoke dan peredaran minuman beralkohol.
Axel menegaskan, pihaknya menyerahkan proses tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Polisi kami minta tegas dan transparan dalam mengusut kasus ini. Kalau memang ada pelanggaran, proses sesuai hukum. Kalau tidak terbukti, tentu harus berdasarkan fakta dan bukti,” ujarnya.
Massa Bubarkan Diri
Setelah menyampaikan orasi, massa Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang kemudian membubarkan diri secara tertib.
Sebelumnya, massa melakukan orasi di sekitar akses jalan menuju arah Suko yang disebut berada di sekitar lokasi kegiatan usaha yang menjadi perhatian mereka.
Aliansi menegaskan bahwa deklarasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menghalangi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Sebaliknya, mereka menyerukan agar setiap aksi penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, menghormati lembaga publik, serta tetap menjunjung etika dan aturan hukum.
