LINTASMATRA.COM – PASURUAN
PASURUAN – Dilansir dari radar bromo.com bahwa telah terjadi dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Randuputih, Kecamatan Dringu, mulai disikapi aparatur hukum. Rabu (13/10) Polres Probolinggo memeriksa sejumlah orang pada kasus tersebut.
Dari informasi yang diperoleh, setidaknya ada empat orang yang diperiksa di Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Probolinggo. Keempat orang tersebut tidak lain adalah warga Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, yang sebelumnya melaporkan dugaan potongan PKH tersebut.
Paur Humas pada Polres Probolinggo, Bripka Mukhtar Yuliharto mengatakan, menindak lanjuti adanya aduan masyarakat tentang pemotongan PKH, pihaknya memangil sejumlah orang yang menjadi saksi dalam kasus dugaan pemotongan PKH tersebut. “Mereka (4 orang, red) dipanggil untuk dimintai keterangan,“ ujarnya.
Sejauh ini pihaknya ini sedang melakukan penyelidikan terkait aduan masyarakat tentang dugaan pemotongan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang di adukan oleh enam orang penerima manfaat di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu. “Kedepan perkembangan lebih lanjut akan kami rilis terkait penanganan perkara ini,” ujarnya.
Sebelumnya, enam ibu-ibu yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) mendatangi Polres Probolinggo. Mereka melaporkan dugaan pemotongan PKH yang mereka terima Kamis (7/10) siang. Enam perempuan itu berasal dari Desa Randuputih, Kecamatan Dringu. Mereka yaitu Husnawiyah, 32; Sumina, 63; Suliana, 32; Suliati, 46; Misnaya, 48; dan Tumrah Kusumawati, 31.
Bukan hanya kepolisian. Dalam waktu dekat, pimpinan DPRD setempat akan memanggil kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo dan koordinator PKH. DPRD akan meminta klarifikasi dugaan pemotongan PKH dan kondisi penyaluran PKH di Kabupaten Probolinggo.
Dalam waktu bersamaan, disampaikan oleh beberapa pemerhati pemerintahan di kabupaten Pasuruan bahwa justru dikabupaten Pasuruan banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh baik penyelenggara pemerintahan dalam hal ini adalah Dinsos kab Pasuruan dan para kordinator PKH dan pendamping PKH.
Dugaan ini sangat kuat lantaran banyak keluhan ditengah tengah masyarakat Pasuruan, oleh karena pengamat berharap agar warga Pasuruan yang merasa dirugikan dalam menerima PKH, harus berani melapor kepada aparat penegak hukum. (dia/in/mbon/ine/tim)
